Keberlanjutan Dana Haji dan Tantangan Biaya Penyelenggaraan 2027

PANTAU24.com – Memasuki musim haji 1448 H yang diperkirakan berlangsung pada April 2027, biaya perjalanan ibadah haji menjadi sorotan utama. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2027 sebesar Rp107.340.172. Dari jumlah tersebut, jemaah haji hanya perlu membayar Rp42.936.068, sementara sisanya sebesar Rp64.404.103 berasal dari nilai manfaat dana haji tahun berjalan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Usulan biaya haji 2027 menunjukkan peningkatan sebesar 22,8% dibandingkan dengan biaya tahun 2026 yang mencapai Rp87.409.365. Di tahun tersebut, jemaah menanggung Rp54.193.806, sementara sisanya Rp33.215.000 berasal dari nilai manfaat. Alokasi nilai manfaat tahun berjalan untuk 2027 mengalami lonjakan signifikan, mencapai Rp31.189.103 lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

BPKH, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2014, bertanggung jawab mengelola dana haji dengan prinsip syariah. Dana ini menghasilkan imbal hasil, yang sebagian besar digunakan untuk pembiayaan jemaah haji berangkat dan untuk menambah saldo rekening virtual jemaah haji tunggu. Keberlanjutan dana haji ditentukan oleh pengelolaan dana yang profesional dan alokasi nilai manfaat yang tepat.

Dalam kurun sembilan tahun operasionalnya, BPKH mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Investasi yang dilakukan BPKH bersifat konservatif dengan 70% dana ditempatkan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan 25% sebagai deposito di bank syariah, sedangkan 5% lainnya diinvestasikan langsung di Bank Muamalat Indonesia dan BPKH Limited di Arab Saudi.

Tekanan bagi BPKH untuk meningkatkan imbal hasil bukan tidak ada. Namun, BPKH harus berpegang pada prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan undang-undang. Pengelolaan dana yang hati-hati menjadi kunci keberlanjutan dana haji, memastikan bahwa investasi tetap rendah risiko sambil menjaga likuiditas.

Diolah dari laporan Media Indonesia.