Menperin Usulkan Pembangunan Data Center Dekat Pantai

PANTAU24.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengusulkan agar pembangunan pusat data atau data center ditempatkan di kawasan khusus, seperti di dekat pantai. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi konflik penggunaan sumber daya, terutama air dan listrik dengan masyarakat sekitar. Data center membutuhkan pasokan air dan listrik dalam jumlah besar, sehingga lokasi di dekat pantai memungkinkan untuk memanfaatkan desalinasi air laut. “Jangan sampai data center itu rebutan air dengan kawasan perumahan atau pemukiman itu nanti akan jadi konflik. Jadi perlu satu tempat khusus, mungkin lebih dekat dengan pantai supaya airnya berasal dari desalinasi air laut dan lain sebagainya harus dipikirkan sampai ke sana,” ujar Sarmuji usai bertemu Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia di Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mendukung usul ini dan berharap agar pembangunan data center dapat diarahkan masuk ke kawasan industri. Menurutnya, penempatan ini akan memudahkan pengawasan serta pengelolaan kebutuhan air dan listrik. “Kami minta harapannya data center masuk ke dalam kawasan industri supaya mudah pengontrolannya dan juga masalah air dan listrik,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Sarmuji dan Ma’ruf juga membahas berbagai persoalan kawasan industri. Salah satu masalah yang diangkat adalah tingkat utilisasi kawasan industri yang saat ini baru mencapai 57,20%. Sarmuji berharap kekosongan tersebut dapat diisi demi mendorong pertumbuhan ekonomi. “Karena sampai sekarang itu baru 57,20% utilisasi kawasan industri yang ada, yang existing. Kalau itu bisa kita tingkatkan utilisasinya itu akan sangat berpengaruh kepada kepada pertumbuhan kawasan dan juga pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ujar Sarmuji.

Sarmuji juga menyinggung rencana pengembangan kawasan industri tematik di luar Jawa untuk mendukung pemerataan ekonomi, salah satunya pengembangan kawasan industri berbasis bauksit di Kalimantan Barat yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Di sisi lain, Kemenperin dan HKI sepakat untuk membentuk task force guna mengidentifikasi hambatan di kawasan industri, mencakup persoalan pertanahan, perizinan, bahan baku, konektivitas, hingga infrastruktur yang sebagian berada di luar kewenangan Kemenperin.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang menghambat pertumbuhan kawasan industri. Hasil identifikasi issues oleh task force akan menjadi dasar bagi Kemenperin untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Diolah dari laporan Detik – Finance.