Banggar DPRD Bolmong Mulai Bahas KUA-PPAS APBD 2027 Bersama TAPD

PANTAU24.COM — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (3/8/2026).

Pembahasan tersebut dipimpin Ketua DPRD Bolmong Toni Tumbelaka dan didampingi Wakil Ketua DPRD Sulhan Manggabarani serta anggota Banggar lainnya.

Toni Tumbelaka mengatakan, pembahasan KUA-PPAS menjadi tahapan penting karena menjadi dasar awal dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBD 2027.

Menurutnya, setiap program dan kegiatan yang dirancang harus selaras dengan regulasi serta didukung data yang akurat dan terbaru, terutama menyangkut asumsi pendapatan dan belanja daerah.

“Dalam proses pembahasan lanjutan ke depan, kami meminta TAPD untuk bisa bersinergi dan memberikan data yang update, lebih khusus terkait asumsi pendapatan dan belanja yang nantinya disusun menjadi program dan kegiatan dalam APBD tahun 2027,” ujar Toni.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar penyusunan anggaran dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Senada, Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani menyampaikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD 2027 harus mengacu pada regulasi serta memperhatikan kesinambungan perencanaan pembangunan dari tingkat pusat, provinsi, hingga daerah.

Selain mengacu pada dokumen perencanaan, kata Sulhan, kebutuhan masyarakat harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan prioritas anggaran.

“Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan ini juga harus melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Bolmong, baik di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Abdullah Mokoginta, mengapresiasi dimulainya pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 bersama DPRD.

Ia berharap proses pembahasan antara TAPD dan Banggar DPRD dapat berlangsung lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

“Bersama dengan DPRD Bolmong, kami berharap pembahasan bisa berjalan lancar dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujar Abdullah. (Advertorial)