Hujan Mulai Turun, Krisis Air Bersih di Poigar Belum Teratasi

PANTAU24.COM – Krisis air bersih akibat musim kemarau masih dirasakan masyarakat di wilayah pesisir Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Untuk membantu memenuhi kebutuhan warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolmong kembali menyalurkan 9.000 liter air bersih ke Desa Mariri I dan Mariri II, Kamis (5/11/2026).

Distribusi dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Bolmong dengan mengerahkan satu unit mobil tangki air. Dari total bantuan yang disalurkan, sebanyak 4.000 liter didistribusikan ke Desa Mariri I hingga pukul 13.30 WITA.

Sementara itu, Desa Mariri II menerima pasokan sebanyak 5.000 liter yang penyalurannya selesai pada pukul 14.30 WITA.

Kepala BPBD Bolmong, Candra Mokoginta, melalui jajaran petugas lapangan terus mengintensifkan penyaluran air bersih ke wilayah yang mengalami kesulitan pasokan air akibat kekeringan.

Dalam operasi tersebut, BPBD Bolmong juga mendapat dukungan satu unit mobil tangki dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Utara untuk memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.

Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Poigar dipengaruhi musim kemarau yang berkaitan dengan fenomena El Niño. Kondisi tersebut menyebabkan debit air sumur dan sejumlah sumber air milik warga menurun sehingga tidak lagi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Meski hujan mulai turun di beberapa wilayah Bolmong, kondisi sumber air belum sepenuhnya pulih. Karena itu, distribusi bantuan masih diperlukan untuk mengantisipasi kesulitan air bersih yang dialami masyarakat.

Penanganan kekeringan tersebut mengacu pada keputusan Bupati Bolmong melalui SK Nomor 396 Tahun 2026 tentang penetapan status tanggap darurat kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta angin kencang. Selain itu, pemerintah daerah juga menerbitkan SK Nomor 397 Tahun 2026 tentang Aktivasi Posko pada 1 Oktober 2026.

Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah memperkuat koordinasi penanganan bencana sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak tetap terpenuhi.