Connect with us

PERISTIWA

Warga Protes Proyek Penghubung Sungai Ken-Betwa di India

Ratusan warga India protes proyek penghubung sungai Ken-Betwa senilai US$87 miliar yang merusak tanah leluhur.

Published

on

PANTAU24.com – Ratusan warga dari komunitas suku di Madhya Pradesh, India, memprotes proyek penghubung sungai senilai US$87 miliar atau sekitar Rp1,55 kuadriliun yang dianggap merendam desa dan menghancurkan lahan pertanian leluhur mereka. Protes berlangsung di dekat Bendungan Majhgawan, Sungai Ken, Ajaygarh.

Para pengunjuk rasa menuntut kompensasi dan relokasi layak terkait proyek tersebut, yang dinamakan Proyek Penghubung Sungai Ken-Betwa. Mereka menilai pembangunan ini telah membahayakan sumber penghidupan utama keluarga mereka selama lebih dari seratus tahun.

“Pemerintah telah merampas tanah kami dan itulah sebabnya kami berbaring di atas keranda pemakaman,” kata salah satu warga, Bitti Bai Kondar, yang bersama keluarganya turut serta dalam aksi protes.

Protes tersebut melibatkan aksi simbolis, termasuk berbaring di tumpukan kayu bakar dan di bawah kerangka kayu dengan tali menyerupai jerat di leher. Sejumlah perempuan bahkan berbaring di atas replika tempat pembakaran jenazah untuk menegaskan penolakan meninggalkan tanah leluhur mereka.

Proyek ini merupakan bagian dari ambisi besar India menghubungkan sekitar 30 sungai di seluruh negeri yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Tahap pertama proyek ini mencakup penghubungan Sungai Ken di Madhya Pradesh dengan Sungai Betwa di Uttar Pradesh, menelan biaya sekitar US$5,3 miliar atau Rp94,3 triliun.

Pemerintah setempat telah menawarkan kompensasi sedikitnya 1,25 juta rupee India atau sekitar US$13.000 (Rp231 juta) per hektare, meningkat lebih dari dua kali lipat dari tawaran awal sebesar 500.000 rupee. Namun, sejumlah warga menganggap kompensasi tersebut belum mencukupi.

Fakta menarik dan bermanfaat

“Jika rumah kami telah dihancurkan, kami seharusnya mendapat kompensasi yang sesuai agar bisa mencari tempat lain untuk anak-anak kami,” ungkap warga setempat, Ramkali Prajapata.

Administrator Distrik Panna, Usha Parmar, menyatakan bahwa 90% warga telah menerima pembayaran kompensasi dan pemerintah terus mendata kelayakan penerima. Sementara itu, juru bicara pemerintah merujuk pernyataan sebelumnya mengenai manfaat proyek dalam mengatasi kelangkaan air, meski tidak memberikan komentar langsung terkait asumsi ilmiah proyek tersebut.

Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.

⚠️ Disclaimer: Disclaimer: Konten ini dihasilkan secara otomatis dengan pengerjaan sebagian melibatkan bantuan AI. Mohon untuk memverifikasi kembali data dan informasi yang tercantum.