PERISTIWA
Bima Arya Dorong Evaluasi Kebijakan Demi Perkuatan Ekonomi Daerah
Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya evaluasi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi di daerah.
PANTAU24.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus melakukan evaluasi dan pematangan kebijakan yang berpengaruh pada daerah guna memastikan pelaksanaan yang efektif dan efisien serta memperkuat perekonomian daerah. “Pemerintah itu pada intinya, kalau kita amati ya, ini berusaha melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengevaluasi tata kelola pemerintahan, termasuk keuangan negara dan keuangan daerah, agar lebih efektif dan efisien,” ujar Bima dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltimtara) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Platinum, Kota Balikpapan pada Kamis (3/9). Dalam proses ini, Kemendagri terus memberikan masukan kepada kementerian terkait, dengan dasar pemetaan kondisi di daerah agar kebijakan dapat diterapkan secara tepat dan mempertimbangkan berbagai dampaknya di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Bima mencontohkan salah satu aspek yang menjadi fokus adalah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), yang pelaksanaannya memiliki beberapa konsekuensi bagi daerah. Kemendagri berkomitmen untuk melakukan pemetaan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar maupun kewajiban belanja. “Tugas dari Kemendagri adalah memberikan masukan kepada kementerian terkait dan Kementerian Keuangan atas dampak-dampak tadi,” jelas Bima.
Bima juga menekankan bahwa setiap potensi dampak kebijakan harus dihitung menggunakan simulasi berbasis data. Tujuannya untuk memberikan gambaran konkret kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian daerah. Ia menambahkan bahwa pola evaluasi dan masukan dilakukan terhadap berbagai kebijakan lainnya, dimana dinamika lapangan perlu menjadi bahan pertimbangan.
Forum tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Utama PT BPD Kaltimtara Romy Wijayanto, dan Direktur Kredit PT BPD Kaltimtara Viky Pujo Rahmanto, serta pihak terkait lainnya.
Diolah dari laporan Detik – Berita.


You must be logged in to post a comment Login