Wali Kota Dapat Kewenangan Menolak Keputusan Dewan Lokal terkait Pengembangan

PANTAU24.com – Wali Kota di seluruh Inggris akan diberikan kewenangan baru untuk menolak keputusan dewan lokal pada beberapa keputusan perencanaan tertentu. Perubahan ini berlaku untuk usulan yang melibatkan lebih dari 150 rumah, lebih dari 15.000 meter persegi ruang komersial, atau bangunan yang melebihi 30 meter.

Di 13 wilayah termasuk Manchester, Liverpool, West of England, dan West Midlands, wali kota akan memiliki kewenangan serupa dengan Sir Sadiq Khan di London yang saat ini sudah bisa “memanggil kembali” keputusan perencanaan. Menteri Perumahan Matthew Pennycook mengatakan kewenangan ini adalah “bagian penting dari perangkat yang diperlukan wali kota untuk secara efektif mewujudkan pembangunan rumah baru dan regenerasi.”

Kubu Konservatif mempertanyakan apakah tepat jika dewan kehilangan “kemampuan untuk membuat keputusan perencanaan di komunitas mereka sendiri”. Kewenangan baru ini juga akan diberikan kepada wali kota di Otoritas Gabungan di Timur Laut Inggris, South Yorkshire, West Yorkshire, York dan North Yorkshire, Hull dan East Yorkshire, Greater Lincolnshire, Cambridgeshire dan Peterborough, East Midlands, dan Tees Valley.

Housebuilding telah menurun di London dalam beberapa tahun terakhir, namun Pennycook menegaskan bahwa kewenangan “memanggil kembali” telah membantu wali kota “membuka blokir lokasi pertumbuhan strategis” di ibu kota. Pada pemilihan umum 2024, pemerintah Partai Buruh berjanji untuk membangun 1,5 juta rumah di Inggris sebelum akhir dekade, namun pengembang perumahan telah memperingatkan bahwa target tersebut bisa meleset.

Pennycook menyatakan bahwa pemerintah “sangat bertekad untuk tetap pada ambisi tersebut” meskipun diakui bahwa targetnya “sangat menantang”, tetapi mengatakan bahwa hampir 180.000 anak berada dalam akomodasi sementara dan “target yang lebih kecil tidak akan sepadan dengan skala tantangan”. Selain mendapatkan kewenangan “memanggil kembali” yang baru, wali kota juga diperkirakan akan dapat memberikan “izin di muka”, yang menurut pemerintah akan memungkinkan pembangunan dimulai “tanpa pengembang harus mengajukan permohonan”. Konsultasi tentang bagaimana kewenangan ini akan diterapkan akan dipublikasikan minggu depan.

Pemerintah telah berusaha menekankan bahwa dewan lokal akan terus memutuskan sebagian besar aplikasi dan semua keputusan tetap harus mengikuti peraturan perencanaan. Dikatakan juga bahwa wali kota akan mendapatkan “peran lebih besar” atas bagaimana pembiayaan perumahan dibelanjakan di wilayah mereka, dengan pemerintah mengarahkan badan nasional Homes England untuk fokus pada prioritas wali kota lokal.

Diolah dari laporan BBC News.