Ketenagakerjaan, MotoGP: Rangkuman Berita Nasional 5 Oktober 2026

PANTAU24.com – Berikut rangkuman 5 berita Nasional terkini, 5 Oktober 2026.

Dasco Pimpin Pengambilan Keputusan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat pengambilan keputusan tingkat pertama terhadap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Rapat ini menjadi langkah penting dalam proses legislasi yang diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja. Dilaporkan Antara, …

Baca selengkapnya di Antara →

Pembalap MotoGP Indonesia 2026 Mulai Berdatangan di Lombok

Sejumlah pembalap dan kru yang akan berlaga di MotoGP Indonesia 2026 telah tiba di Lombok dan bersiap untuk acara besar tersebut di Sirkuit Pertamina Mandalika. Kedatangan ini menambah semangat masyarakat dan promosi wilayah Lombok. Dilaporkan Antara, …

Baca selengkapnya di Antara →

Kemenkes Tingkatkan Kesiapsiagaan Respons Insiden Lab Wabah di Russia

Kementerian Kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi insiden wabah yang terjadi di sebuah lab di Rusia. Upaya ini meliputi pemantauan perkembangan situasi global untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dilaporkan Antara, …

Baca selengkapnya di Antara →

Pakar Tidak Setuju Beban Pembuktian Terbalik dalam Perampasan Aset

Pakar Hukum Taufik Rahman dari Universitas Airlangga menolak gagasan beban pembuktian terbalik dalam perampasan aset. Ia menilai hal ini dapat merugikan hak-hak warga negara yang seharusnya dijamin dalam sistem hukum. Dilaporkan Antara, …

Baca selengkapnya di Antara →

Pabrik Tekstil Makin Kolaps 1-2 Tahun ke Depan Jika RUU Ini Disahkan

Asosiasi Pertekstilan Indonesia memperingatkan bahwa pabrik tekstil berpotensi kolaps dalam 1-2 tahun mendatang jika RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Kekhawatiran ini didasari oleh potensi peningkatan biaya operasional yang akan memberatkan industri. Dilaporkan CNBC Indonesia, …

Baca selengkapnya di CNBC Indonesia →

Berbagai isu terkini dari pengambilan keputusan RUU hingga ancaman di industri tekstil menunjukkan dinamika yang harus diwaspadai oleh masyarakat dan pemangku kebijakan di Indonesia.