Trump Klaim Kanada Kejar ‘Keuntungan’ Sebagai Negara Bagian AS

PANTAU24.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengklaim bahwa Kanada menginginkan “keuntungan menjadi Negara Bagian, tanpa menjadi salah satu” setelah pembicaraan dagang antara kedua negara tersebut gagal pada Jumat malam. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pembicaraan berakhir yang memicu tarif baru sebesar 50% terhadap berbagai barang Kanada. Trump juga menyatakan bahwa petani Amerika telah dikenakan “tarif besar-besaran” selama bertahun-tahun.

Pernyataan tersebut muncul setelah Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyebut tarif baru tersebut sebagai “kesalahan perhitungan” yang dirancang untuk “menyakiti dan memecah belah kita”. Carney menegaskan dia akan menandingi tarif Trump “dolar demi dolar” mulai 8 September, termasuk bea pada baja, produk susu, peralatan rumah tangga, dan elektronik. Dia menyatakan kini AS dan Kanada berada dalam “perang” dagang.

“Mereka meminta terlalu banyak dan menawarkan terlalu sedikit,” kata Carney pada hari Sabtu. “Anda berada dalam peperangan ketika Anda diserang. Kami diserang,” tambahnya. Komentar terbaru Trump ini menggemakan referensinya yang berulang kali untuk menjadikan Kanada “negara bagian ke-51” Amerika sejak kembali menjabat, yang memicu frustrasi di antara pemimpin dan warga Kanada.

Kegagalan dalam pembicaraan dagang merusak hubungan dagang yang sudah sangat terintegrasi, tanpa jalan penyelesaian yang jelas. “Kami tidak bisa menerima apa yang mereka tawarkan, dan kami tidak akan memberikan apa yang mereka minta,” ujar Carney. Meski kedua negara sebelumnya optimis akan mencapai kesepakatan, pembicaraan berantakan setelah saling menuduh membuat perubahan mendadak.

Tarif baru AS sebesar 50% akan berlaku pada berbagai barang Kanada, yang mencakup sekitar $20 miliar (Rp300 triliun) dari impor Kanada, atau sekitar 5% dari total, termasuk anggur, produk susu, semen, pakaian, dan peralatan hoki. Perdana menteri mengatakan Kanada akan membalas “dengan enggan” untuk melindungi kepentingannya, dengan rincian langkah balasan direncanakan diumumkan dalam beberapa hari mendatang.

Diolah dari laporan BBC News.