Penyidik Selidiki Dugaan Korupsi Lahan 230.450 Meter di Bali

PANTAU24.com – Kortas Tipidkor Polri telah memeriksa sembilan saksi terkait dugaan korupsi lahan seluas 230.450 meter milik Kementerian ATR/BPN di Bali yang ditaksir bernilai Rp4,8 triliun. Inspeksi tersebut melibatkan pegawai ATR/BPN, Kantor BPN Bali, serta pihak swasta terkait, yakni PT Marga Srikaton Dwipratama (MSD) dan PT Telehouse.

Brigjen Indra Lutrianto Amstono, Direktur Penelusuran dan Pengamanan Aset Kortas Tipidkor Polri, menjelaskan bahwa langkah pemeriksaan ini bertujuan mendalami dugaan manipulasi dokumen internal BPN dan proses tukar-menukar lahan atau ruislag yang beredar seolah telah selesai. Namun, PT MSD belum memenuhi kewajibannya untuk membangun Gedung BPN meskipun telah menguasai tanah tersebut secara fisik.

Pemeriksaan ini juga mengeksplorasi dugaan pembiaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak terkait di BPN. “Selain perbuatan pihak swasta, penyidik mendalami dugaan pembiaran dan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak terkait di lingkungan BPN,” ujar Indra. Langkah ini perlu dilakukan sebab belum ada lahan yang disiapkan untuk lokasi pembangunan Gedung BPN sebagaimana kewajiban PT MSD.

Kasus ini berawal dari proses ruislag antara BPN dengan PT MSD terkait lahan di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Sementara PT MSD sudah memenangkan lelang dan menguasai tanah tersebut, mereka tidak memenuhi tanggung jawab pembangunan Gedung BPN. Bahkan, PT MSD melakukan pembuatan pagar, pemasangan papan, dan pembangunan pos jaga meski tanpa pemanfaatan oleh negara.

Akibatnya, negara kehilangan manfaat dari lahan ini sejak 2014, sementara PT MSD menggugat secara perdata untuk mengklaim penguasaan tanah. Brigjen Indra menambahkan bahwa lahan ini memiliki nilai pariwisata strategis, sehingga harganya dapat mencapai sekitar Rp4,8 triliun, jika dihitung berdasarkan potensi pengembangannya.

Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.