Koordinator Kepala Desa AMJ Sampaikan Aspirasi kepada Pimpinan DPR

PANTAU24.com – Koordinator Nasional Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) 2027 kepada pimpinan DPR dalam audiensi yang diadakan Rabu (9/9/2026) di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Ketua MPO AMJ sekaligus Kepala Desa Kasihgeran, Saifuddin, menyampaikan sejumlah usulan kepada DPR RI. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sari Yuliati serta Saan Mustopa.

Saifuddin menyampaikan permintaan agar pemerintah menghentikan sementara tahapan Pilkades disebabkan masih adanya kendala, antara lain belum terbitnya aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Intinya bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa yang saat ini sudah mulai melakukan pentahapan, ini ada berbagai kendala. Yang pertama adalah belum turunnya peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa,” katanya.

Lebih lanjut, Saifuddin mengusulkan agar Pilkades dipertimbangkan kembali dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran, serta keamanan dan ketertiban masyarakat di desa. “Untuk kepastian hukum, kami meminta kepada pimpinan DPR RI dan juga pemerintah pusat agar mencabut klausul penjabat kepala desa, kemudian diisi oleh yang diisi oleh ASN, kemudian dikembalikan lagi bahwa penjabat kepala desa bisa dijabat oleh kepala desa yang saat ini sedang menjabat,” jelasnya.

Setelah audiensi, Saifuddin juga menegaskan pentingnya mempertimbangkan pelaksanaan Pilkades agar tidak mengganggu stabilitas keamanan desa. Ia menekankan bahwa Pj kepala desa saat ini dijabat oleh PNS, namun jumlah PNS terbatas. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar aturan lama diterapkan kembali yang memungkinkan jabatan tersebut dipegang oleh mantan atau kepala desa yang sedang menjabat.

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR menerima aspirasi tersebut dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Sedangkan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyoroti potensi polarisasi dan konflik akibat pelaksanaan Pilkades, dengan menekankan pentingnya stabilitas di tingkat masyarakat bawah untuk mencegah konflik horizontal.

Diolah dari laporan Detik – Berita.