Pemerintah Terapkan Ketentuan Baru DHE SDA Mulai 2026

PANTAU24.com – Pemerintah akan mulai menerapkan ketentuan khusus terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) pada 1 September 2026. Langkah ini menyediakan fleksibilitas bagi eksportir di sektor pertambangan tertentu untuk menempatkan sebagian DHE mereka di dalam negeri dengan masa penempatan yang lebih singkat.

Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 terkait DHE SDA. Ketentuan ini akan diberlakukan untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) yang dimulai pada tanggal yang sama.

DHE SDA mencakup devisa yang diperoleh eksportir melalui kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang berasal dari ekspor. Pemerintah mewajibkan eksportir SDA untuk merepatriasi 100 persen DHE SDA ke dalam Sistem Keuangan Indonesia sebagai langkah untuk menjaga ketersediaan likuiditas valas di dalam negeri, memperkuat stabilitas makroekonomi, dan mendukung pembiayaan pembangunan.

Meskipun kebijakan ini menyediakan relaksasi, tidak semua eksportir SDA mendapatkan kewajiban yang lebih ringan. Pasal 18A merupakan fasilitas khusus yang bersifat opsional bagi eksportir di sektor pertambangan yang memenuhi persyaratan tertentu, membedakan mereka dengan ketentuan umum sektor pertambangan nonmigas yang menuntut penempatan 100 persen DHE SDA selama minimal 12 bulan.

Sementara itu, pemerintah juga menetapkan bahwa lima negara memiliki kriteria untuk penerapan Pasal 18A. Negara-negara ini dipilih berdasarkan nilai investasi besar di sektor pertambangan Indonesia serta adanya perjanjian bilateral atau kesepakatan dagang dengan Indonesia.

Diolah dari laporan Antara – Ekonomi.