Pemerintah Pusat Alihkan Status Kepegawaian Guru PPPK

PANTAU24.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk profesi guru akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan dalam rapat antara pemerintah dan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan kepastian status bagi para tenaga pendidik. “Kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat,” ujarnya usai rapat tersebut.

Dalam skema kebijakan baru ini, terdapat dua poin krusial bagi para guru PPPK. Pemerintah saat ini tengah melakukan sinkronisasi data kepegawaian guru secara menyeluruh. Prasetyo menekankan bahwa penyelesaian masalah ini memerlukan perhitungan cermat dari berbagai aspek dan tidak bisa dilakukan secara parsial. Selain berkoordinasi dengan legislatif, pemerintah juga aktif menyerap aspirasi dari berbagai asosiasi guru.

Terkait aspek anggaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pengalihan status ini telah melalui simulasi kebutuhan anggaran jangka panjang. Ia menjamin kebijakan tersebut tidak akan mengganggu stabilitas fiskal nasional. “Langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita. Tahun 2027, defisit anggaran akan tetap dijaga pada level 2,4 persen,” tegas Purbaya.

Pemerintah disebut berkomitmen mencari jalan keluar tercepat bagi persoalan kepegawaian guru dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan validitas data di lapangan. Untuk saat ini, dia mengaku akan memimpin langsung proses harmonisasi perpres tersebut setelah beleid itu difinalisasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Setiap langkah yang diambil pemerintah didasarkan pada komitmen untuk memberikan kepastian bagi tenaga pendidik sekaligus menjaga stabilitas fiskal negara. Ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Diolah dari laporan Media Indonesia.