Keputusan pemerintah itu tersirat dari pernyataan pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendy yang disampaikan dalam rapat kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang berlangsung di kompleks parlemen di Jakarta, Senin (20/3).
Muhadjir menjelaskan pemerintah sedang mengkaji dan mempelajari partisiasi tim nasional Israel, namun secara tersirat menyatakan pemerintah tetap akan membolehkan kehadiran tim tersebut.
“Hanya memang kita juga sudah berkomitmen untuk menjadi penyelenggara, ketempatan event itu. Saya kira kita juga sepakat event ini sangat strategis untuk mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia,” kata Muhadjir.
Muhammad Nasir Djamil dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan partainya menolak rencana kehadiran tim nasional Israel karena menginginkan pemerintah berkomitmen pada konstitusi Indonesia.
“Ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Sampai hari ini pemerintah Indonesia belum mengakui eksistensi negara Israel. Dalam pembukaan konstitusi kita jelas bahwa kita tidak bisa pernah menerima penjajahan karena penjajahan itu harus dihapuskan di muka Bumi ini,” ujar Nasir.
Menurut Nasir, PKS sangat mengharapkan Muhadjir bisa mengirim surat resmi ke Presiden Joko Widodo mengenai alasan penolakan partainya itu.
Menurutnya, olahraga dan politik sulit dipisahkan. Dia mencontohkan pada 1960-an, Presiden Soekarno membuat olimpiade tandingan barengan 36 negara lainnya yang disebut dengan Ganefo (The Games of the New Emerging Forces) karena menganggap IOC (Komite Olimpiade Internasional) adalah alat imperialisme.
Nasir mengatakan, jika mengizinkan tim nasional Israel datang, pemerintah berarti menerima keberadaan Israel. “Lalu apakah kita membiarkan satu negara yang menjajah bangsa lain bermain di depan mata kita. Di mana hati nurani kita?,” ujar Nasir.
Apalagi, kata Nasir, MUI dan ormas-ormas Islam se-Indonesia sudah menyatakan menolak kedatangan tim nasional Israel.
Sebelumnya, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun menyatakan bahwa Indonesia memang harus menerima partisipasi Israel karena sudah ditunjuk sebagai tuan rumah. Dia menegaskan olahraga harus dipisahkan dari politik.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan, semua organisasi kemasyarakatan Islam menolak keikutsertaan tim nasional Israel di Piala Dunia tersebut.
Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri MUI Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan penolakan itu merupakan hasil dari pertemuan organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam di kantor MUI. “Semua organisasi kemasyarakatan Islam hadir menyatakan sikap menolak kehadiran tim nasional Israel,” kata Sudarnoto.
Dia menjelaskan alasan utama penolakan ini adalah amanah dalam Pembukaan UUD 1945, yang secara jelas menentang penjajahan. Dalam konteks ini, katanya, Israel adalah penjajah bangsa Palestina.
Apalagi, katanya, Indonesia tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan berkomitmen untuk tidak akan pernah membuka relasi resmi dengan negara Yahudi itu sepanjang Palestina masih dijajah. Sudarnoto mengatakan, bangsa Palestina selama ini menjadi korban agresi, aneksasi, genosida, dan politik apartheid Israel.
Piala Dunia U-20 akan berlangsung di Indonesia mulai 20 Mei hingga 11 Juni. Dalam ajang itu, 24 tim akan berlaga, termasuk Israel. [fw/lt]
You must be logged in to post a comment Login