PDIP Respons Pernyataan Jokowi Soal Isu Ijazah Gibran

PANTAU24.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait isu ijazah anaknya, Gibran Rakabuming, yang dianggapnya sebagai operasi politik. Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, isu ijazah seharusnya dianggap sebagai masalah konstitusi yang dapat diselesaikan di pengadilan.

“Tidak ada urusan operasi politik. Barang ini sederhana, kalau dari awal Pak Jokowi kasih lihat ijazah sudah tidak ada orang ribut-ribut. Teman-teman di sebelah itu mempersoalkan itu dalam perspektif negara hukum, ya buktikan saja di pengadilan,” ujar Komarudin Watubun usai acara pendidikan kader muda PDIP di Sekolah Partai, Rabu (21/10).

Anggota Komisi II DPR, Komarudin, menjelaskan bahwa dirinya sudah sejak awal mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut Gibran tidak memiliki bukti syarat kelulusan sekolah menengah atas. Meskipun ia mendapat kritik dari DPR, menurutnya, sebagai anggota, ia berhak menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Komarudin meminta agar isu ijazah ini dipandang dari perspektif hukum, bukan persoalan pribadi. Ia menegaskan bahwa semua fraksi di DPR harus mengedepankan perspektif hukum yang sama.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa isu mengenai ijazah tersebut merupakan usaha untuk merusak reputasi politiknya dan anaknya, yang dia sebut sebagai operasi politik dengan “penumpang gelap”. “Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10).

Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.