Indonesia Bantah Tolak Bantuan Karhutla dari Malaysia dan Jepang

PANTAU24.com – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa mereka tidak menolak tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia. Pemerintah menyatakan bahwa komunikasi dengan pihak Malaysia masih berlangsung melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Brigjen TNI Honi Havana, menyatakan bahwa Indonesia sangat menghargai tawaran solidaritas dari Malaysia. “Pemerintah Indonesia menghargai betul tawaran dari Pemerintah Malaysia ini sebagai bentuk solidaritas yang diapresiasi. Ini demikian pernyataan dari Bapak Menko Polhukam kemarin pada saat bersama kami menyampaikan demikian,” respons Honi, dikutip Kamis (15/10/2026).

Menurut Honi, komunikasi mengenai tawaran bantuan ini sedang berlangsung dan akan dijalankan melalui jalur Kementerian Luar Negeri, yang nantinya akan dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Kementerian Pertahanan, terutama jika bantuan melibatkan pesawat atau personel militer, seperti halnya saat menerima bantuan dari Jepang, “Jadi dalam hal ini tidak ada kata kita menolak, itu tidak, karena ini bagi kepentingan masyarakat kita juga tentu mengapresiasi tawaran itu,” tambah Honi.

Honi juga menjelaskan, proses diskusi mengenai bantuan ini masih dalam tahap pembahasan termasuk kebutuhan operasional dan logistik. Proses ini melibatkan banyak aspek, serupa dengan yang diterapkan ketika menerima bantuan pesawat dari Jepang. Terkait Jepang, Honi mengklarifikasi bahwa ada kesalahpahaman seolah-olah Indonesia meminta Jepang menghentikan bantuan pesawatnya. Padahal, sesuai rencana, operasional pesawat Jepang memang hanya berlangsung dua minggu.

Dia menegaskan, semua koordinasi terkait tawaran bantuan dari Malaysia akan dimulai dari Kemlu sebelum mengikutsertakan lembaga atau kementerian teknis sesuai yang dibutuhkan. “Sekali lagi kanal awal tentu dari Kementerian Luar Negeri, kan gitu ya. Kemudian nanti dari koordinasi itu akan menggandeng lembaga teknis atau kementerian teknis yaitu Kementerian Pertahanan maupun tentunya dari BNPB untuk mengoperasionalkannya. Ini perlu proses dan waktu,” tandas Honi.

Diolah dari laporan Liputan 6.