Pemerintah Bahas RUU Satu Data Indonesia demi Data Terpadu

PANTAU24.com – Pemerintah tengah menindaklanjuti Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) untuk mengintegrasikan data secara terpadu. Pada Selasa (8/9), acara penandatanganan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait RUU ini diadakan di Menara Bappenas, Jakarta dengan tujuan memastikan setiap warga negara terdata dan terlayani secara proporsional dalam kebijakan publik.

Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang menyoroti pentingnya penggunaan istilah “data terpadu” alih-alih “data terpusat”. Menurut Tito, istilah “data terpusat” dapat diartikan sebagai sentralisasi atau penguasaan data, sehingga penggunaan istilah yang tepat penting untuk mencegah kekhawatiran para pengelola data mengenai peran dan wewenang mereka.

“Dan ini membuat kemudian, para walidata yang membuat [data], yang memproduksi data itu merasa nanti tidak terpakai atau dipikirkan,” katanya, seraya menekankan perlunya perhatian terhadap pelindungan dan keamanan data pribadi sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa peran walidata harus diserahkan kepada instansi yang berwenang atas data tersebut, seperti Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk data kependudukan. Rachmat juga menegaskan pentingnya sanksi bagi pelanggar ketentuan terkait data pribadi, sebagaimana sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penerapan SDI bertujuan tidak hanya meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga memberdayakan kemandirian dan daya saing bangsa. “RUU ini sebenarnya adalah RUU untuk kepentingan semua Kementerian/Lembaga dan semua warga negara,” tandasnya. Penandatanganan DIM RUU SDI melibatkan sejumlah menteri, di antaranya Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.