PDIP Terima Ajakan PKS Bahas Polemik Ijazah Gibran

PANTAU24.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambut ajakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membahas lanjutan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya terbuka untuk berdialog terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyentuh isu kelanjutan pencalonan Gibran sebagai Wapres. “Ya, kami membuka ruang untuk dialog,” ujar Hasto di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Minggu (25/10).

Hasto menyinggung putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Ia menilai bahwa putusan tersebut mencerminkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. “Itu [putusan MK] adalah upaya sengaja abuse of power, bukan hanya pelanggaran etik tapi itu adalah suatu bagian dari pelanggaran pidana yang mempergunakan hukum kekuasaan,” ujar Hasto.

Menurut Hasto, selain aspek usia, ada pula isu terkait ijazah SMA Gibran yang disebut tidak ditemukan oleh MK sesuai persyaratan konstitusi. “Di luar itu, kemudian ternyata juga dari aspek persyaratan minimum yang ditetapkan oleh konstitusi, adanya syarat ijazah SMA atau sederajat, ternyata Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya ijazah itu,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Hasto mengaitkannya dengan standar etika dan keteladanan yang harus dipenuhi oleh pejabat negara. “Ketika dua hal ini telah dilanggar, yaitu dari aspek usia dan juga pemenuhan syarat minimum untuk ijazah, maka ini sudah menyentuh aspek etika, moral, dan keteladanan seorang pejabat negara di muka publik,” jelas Hasto.

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyampaikan bahwa komunikasi dengan fraksi lain akan dibangun setelah reses DPR selesai, selaras dengan arahan Presiden PKS, Al Muzammil Yusuf. Kholid menekankan pentingnya MK menjadikan permasalahan ini sebagai momentum evaluasi tata kelola sistem Pemilu. “Presiden PKS menugaskan fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi lainnya. Kita tentu perlu menjajaki pandangan dan sikap fraksi lainnya,” ujarnya.

Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.