Prabowo Instruksikan Pencabutan Konsesi Tambang Tidak Produktif

PANTAU24.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menertibkan konsesi sumber daya alam (SDA) yang tidak produktif dalam pengelolaannya. Dalam Rakornas TPAKD di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026), Prabowo meminta agar izin konsesi diberikan dengan selektif serta memastikan pihak penerima memiliki kapasitas optimal dalam pengelolaan SDA.

“Kalau kita bicara pemerintah kita, kita harus tahu tanggung jawab kita kepada rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Karena itu, kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan,” kata Prabowo.

Prabowo mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya konsesi yang selama puluhan tahun diberikan namun tidak dikerjakan. Ia menyebut bahwa beberapa pengusaha seringkali meminta konsesi meskipun tidak memiliki keahlian di bidang pertambangan.

“Dia bukan ahli tambang, dia bukan, dia nggak ngerti operasi tambang, tapi dia minta aja. Begitu dikasih, dia pakai entah untuk spekulasi, untuk dimasukin ke bursa-bursa di mana, ya kan. Ujungnya, ya kita juga rugi sebagai bangsa. Puluhan tahun tidak dikerjakan,” ujarnya.

Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menindak tegas dan mencabut izin konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun. Prabowo memberikan contoh pada konsesi di Tanimbar, Maluku yang tidak dikerjakan selama 28 tahun, di mana ia langsung bertemu dengan pihak Jepang untuk mendapatkan kepastian mengenai kelanjutan proyek Blok Masela.

“Saya terbang ke Jepang, saya ketemu tokoh-tokoh di Jepang, saya tanya dengan hormat. Saya tanya dengan sopan, kalau Presiden harus sopan kan. Saya tanya dengan baik. Yang Mulia apa pihak Jepang, pihak Inpex masih tertarik mengerjakan? Kalau tidak terpaksa kami harus mencabut,” jelasnya.

Menurut Prabowo, langkah ini merupakan upaya untuk menjamin bahwa kekayaan nasional dapat dikelola demi kesejahteraan rakyat secara merata. Dia menekankan bahwa potensi ekonomi dan SDA Indonesia yang besar harus diiringi dengan pengelolaan yang berani dan bertanggung jawab.

Diolah dari laporan Liputan 6.