Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan 7 Tuntutan Jelang COP17 CBD

PANTAU24.com – Koalisi masyarakat sipil, Justice Coalition for Our Planet (JustCOP), menggelar pertemuan jelang Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) yang akan berlangsung pada 19-30 Oktober 2026 di Yerevan, Armenia. Pertemuan ini dilaksanakan sebagai persiapan menjelang COP17 pada Jumat (9/10/2026) di The Hermitage Hotel.

Dalam COP17, fokus pembahasan adalah tinjauan global terhadap pelaksanaan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (KM-GBF). Pembahasan beralih dari komitmen yang dijanjikan menuju implementasi konkret yang telah dilakukan oleh setiap negara.

Untuk mencapai target KM-GBF, Indonesia telah menyusun Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045. Dokumen ini memuat strategi, rencana aksi nasional, serta peta jalan perlindungan 30 persen wilayah daratan dan perairan pada 2045. JustCOP mengapresiasi adanya IBSAP, tetapi menyoroti bahwa dokumen ini belum memiliki kekuatan hukum sehingga berisiko tidak dapat diimplementasikan.

“Dari Madani sendiri kita melihat bahwa rujukan Indonesia untuk pengelolaan biodiversitas di Indonesia itu isinya bagus tapi dalam konteks pelaksanaannya dia tidak mampu dilaksanakan, karena dia tidak punya kewenangan,” ujar Wakil Direktur MADANI Berkelanjutan Giorgio Budi Indrarto.

JustCOP menyampaikan tujuh tuntutan kepada delegasi Indonesia di COP17, termasuk pengesahan hukum untuk IBSAP agar memiliki kekuatan dalam menentukan arah pembangunan nasional. Di antara tuntutan lainnya, JustCOP meminta pelaporan efektivitas implementasi, peta jalan pengesahan hukum IBSAP, serta memperjuangkan posisi masyarakat adat dalam akses dan pembagian manfaat sumber daya genetik.

Dari tujuh tuntutan, salah satu yang menonjol adalah penguatan landasan hukum IBSAP. Pengesahan ini diharapkan terjadi sebelum COP18, menandakan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah di masa mendatang.

Diolah dari laporan Liputan 6.