PERISTIWA
Indonesia Dorong Laut Jadi Solusi Krisis Iklim di COP31
Indonesia dorong ekosistem laut sebagai solusi perubahan iklim di COP31, fokus pada penguatan hasil dan aksi berbasis ekosistem laut.
PANTAU24.com – Indonesia mendorong pengakuan ekosistem laut sebagai bagian penting dari solusi perubahan iklim global dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye. Pemerintah Indonesia menetapkan prioritas utama pada penguatan hasil COP31 dan aksi iklim berbasis ekosistem laut untuk mengatasi isu perubahan iklim.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Irwan Meilano, menegaskan pentingnya memasukkan laut dalam strategi penanganan perubahan iklim. “Keputusan COP31 perlu mengakui laut sebagai bagian dari solusi perubahan iklim. Hasil dan pesan utama dari dialog tahun ini harus terintegrasi secara nyata ke dalam pilar-pilar aksi iklim, terutama pendanaan dan adaptasi,” kata Irwan, dikutip dari Antara, Senin (16/11/2026).
Dalam kegiatan pendamping COP31 yang berlangsung pada Rabu (11/11/2026), Indonesia menyampaikan tiga prioritas utama, yaitu penguatan hasil COP31, keberlanjutan kerja sama kelautan dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC), dan percepatan pelaksanaan aksi iklim berbasis ekosistem laut. Fokus juga diberikan pada ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang dinilai berperan penting dalam ketahanan lingkungan pesisir serta menopang mata pencaharian masyarakat.
Ekosistem mangrove dan padang lamun telah dimasukkan ke dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, dengan target rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kontribusi sektor kelautan terhadap aksi iklim. Di tingkat regulasi, pemerintah memperkuat kebijakan pengembangan pendanaan karbon biru, termasuk melalui penyusunan peraturan menteri terkait nilai ekonomi karbon di sektor kelautan.
Meski demikian, Irwan mengingatkan perlunya dukungan internasional bagi pelaksanaan berbagai komitmen kelautan. Indonesia menyerukan perluasan akses pendanaan hibah, dukungan pengembangan proyek, perbaikan sistem pelacakan pendanaan kelautan, serta penguatan kapasitas negara dalam mengembangkan potensi karbon biru. “Banyak komitmen kelautan masih bergantung pada dukungan. Kita membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pendanaan hibah, dukungan pengembangan proyek, pelacakan pendanaan kelautan yang lebih baik, serta penguatan kapasitas agar potensi karbon biru dapat diwujudkan menjadi aksi iklim nyata,” tutur Irwan.
Diolah dari laporan Liputan 6.


You must be logged in to post a comment Login