Connect with us

PERISTIWA

KPK Panggil Kakantah Bandung Barat untuk Kasus Suap ATR

KPK panggil Kakantah Bandung Barat sebagai saksi dalam kasus suap ATR. Melibatkan saksi lain dari jajaran pejabat dan pihak swasta.

Published

on

PANTAU24.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bandung Barat, Dindin Saripudin, serta mantan Kakantah, Gunung Jayalaksana, sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan suap terkait sertifikat Hak Guna Bangunan (HGN) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan pada Selasa (17/11/2026).

Pemeriksaan saksi lainnya juga dilakukan, di antaranya dari kalangan pejabat seksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat serta pihak PT Bela Parahiyangan Investindo. Beberapa saksi tersebut adalah Evelin Lili selaku Manajer Akuntansi PT Bela Parahiyangan Investindo, Nana Ristana sebagai karyawan perusahaan tersebut, Zamilul Muttaqien selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, serta Cilvia A. Ptnh sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.

Selain itu, KPK turut memanggil Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN dari provinsi Jambi dan Sulawesi Selatan untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap yang melibatkan pejabat ATR/BPN dalam hal mutasi dan rotasi jabatan. Pemeriksaan untuk dua pejabat ini dilakukan di gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan. “Pemeriksaan lainnya dilakukan di gedung Merah Putih KPK,” jelas Budi.

Pada perkembangan lainnya, Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menegaskan bahwa kasus dugaan suap ini masih dalam proses investigasi. Tidak tertutup kemungkinan akan ada pengembangan lebih lanjut. Tim penyidik aktif menelusuri sumber dana yang disita dan diduga terkait pengurusan mutasi jabatan serta layanan pertanahan. “Sedang dilakukan verifikasi sumber dananya dari mana,” ungkap Taufik.

KPK juga menemukan adanya indikasi pengurusan layanan pertanahan lain yang melibatkan pihak swasta di luar PT Summarecon Agung Tbk. Kasus ini berpotensi untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut, terutama mengingat bahwa KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor dan menyelidiki dugaan jual-beli jabatan di Kementerian ATR/BPN.

Fakta menarik dan bermanfaat

Diolah dari laporan Detik – Berita.

⚠️ Disclaimer: Disclaimer: Konten ini dihasilkan secara otomatis dengan pengerjaan sebagian melibatkan bantuan AI. Mohon untuk memverifikasi kembali data dan informasi yang tercantum.