Pembangunan Infrastruktur, Ketenagakerjaan: Rangkuman Berita Nasional 6 Oktober 2026

PANTAU24.com – Berikut rangkuman 5 berita Nasional terkini, 6 Oktober 2026.

Rosan targetkan “groundbreaking” PSEL di 12 kota hingga akhir 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menetapkan target untuk melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek pengolahan sampah menjadi listrik (PSEL) di 12 kota besar di Indonesia hingga akhir 2026. Dilaporkan Antara, langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah sampah sekaligus menyediakan energi terbarukan di berbagai wilayah.

Baca selengkapnya di Antara →

DPR setujui UU Pelindungan Ketenagakerjaan jelang tenggat MK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah memberikan persetujuan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk disahkan menjadi undang-undang. Dilaporkan Antara, UU ini bertujuan melindungi hak pekerja sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Baca selengkapnya di Antara →

Menko Airlangga harap I-EU CEPA bisa diajukan ratifikasi pada Oktober

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, berharap Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (I-EU CEPA) dapat diajukan untuk proses ratifikasi pada bulan Oktober. Dilaporkan Antara, langkah ini diharapkan dapat menguatkan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara Uni Eropa.

Baca selengkapnya di Antara →

BGN uji coba MBG prasmanan di sejumlah sekolah guna perbaiki kualitas

Badan Gizi Nasional (BGN) menguji coba metode makanan berbasis gizi (MBG) dengan sistem prasmanan di beberapa sekolah untuk meningkatkan kualitas makanan anak-anak. Dilaporkan Antara, program ini bertujuan mengurangi pemborosan makanan dan meningkatkan asupan gizi.

Baca selengkapnya di Antara →

Sah! Nyoman Adhi dan Khaidir Abdurrahman Jabat Anggota BPK 2026-2031

DPR mengesahkan Nyoman Adhi dan Khaidir Abdurrahman sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk periode 2026-2031. Dilaporkan CNBC Indonesia, keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan untuk memperkuat fungsi pengawasan keuangan negara.

Baca selengkapnya di CNBC Indonesia →

Berbagai kabar positif mewarnai berita nasional hari ini, menunjukkan langkah-langkah signifikan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan penguatan regulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.