Kajian Penyaluran LPG 3 Kg dan Dampaknya bagi Ekonomi

PANTAU24.com – Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengkaji skema baru penyaluran subsidi LPG 3 kilogram yang didasarkan pada desil ekonomi, dengan tujuan untuk menjadikannya lebih tepat sasaran. Langkah ini dilakukan guna memastikan subsidi LPG dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, menegaskan pentingnya subsidi yang tepat sasaran, dan menekankan bahwa kajian ini masih berjalan. “Pada prinsipnya subsidi harus semakin tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” katanya pada Sabtu (12/9).

Realisasi penyaluran LPG hingga Juli 2026 telah mencapai 5,05 juta metrik ton, melampaui separuh dari kuota APBN 2026 yang sebesar 8 juta MT. Guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan, pemerintah berencana menaikkan kuota subsidi menjadi 8,94 juta metrik ton dalam RAPBN 2027, dengan anggaran subsidi mencapai Rp 114,1 triliun. PT Pertamina (Persero) kini bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil untuk memutakhirkan data penerima subsidi.

Sementara itu, pemerintah juga menggagas program rekening otomatis bagi warga yang baru berusia 17 tahun, dengan saldo awal Rp 50.000. Langkah ini diharapkan dapat menjadi instrumen investasi jangka panjang sekaligus mendorong peningkatan dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat sekitar 46,5 juta penduduk belum memiliki rekening hingga akhir 2026, dan potensi tambahan DPK diperkirakan mencapai Rp 2,33 triliun.

Meskipun dampak awal program rekening otomatis terhadap aset perbankan nasional diperkirakan tidak signifikan, program ini penting untuk meningkatkan inklusi keuangan, yang saat ini berada pada angka 93,61 persen. Keberhasilan program ini bergantung pada literasi keuangan nasabah, serta keaktifan dalam bertransaksi untuk menghindari beban operasional perbankan akibat rekening pasif.

Program ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperluas akses keuangan kepada generasi muda, sekaligus mengelola subsidi energi agar lebih efisien dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Diolah dari laporan Kumparan.