Bansos Nontunai Target 50 Juta Orang, Temuan 77,6% Salah Sasaran

PANTAU24.com – Pemerintah Indonesia merencanakan penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai kepada 50 juta warga melalui rekening bank mulai awal 2027. Kebijakan ini digagas untuk mendorong sistem transaksi nontunai demi meningkatkan transparansi keuangan dan mengurangi risiko korupsi. Dalam upaya digitalisasi ini, pemerintah menargetkan penerima bansos dari kelompok desil 1-4. Persiapan sistem ditargetkan rampung hingga 80 persen pada Oktober 2026.

Langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dan pihak berwenang akan menghentikan skema transfer tunai konvensional. Selama sisa waktu 2026, penataan basis data penerima dilakukan untuk mengurangi kesalahan pendataan. Infrastruktur digital untuk program ini, yang juga diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, akan mengalami uji coba stres dan beban demi menyiapkan penanganan trafik 50 juta pengguna.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, “Berdasarkan uji coba di Kabupaten Banyuwangi, 77,6 persen alokasi bansos tidak tepat sasaran.”

Temuan ini menekankan pentingnya reformasi data perlindungan sosial agar lebih relevan dan akurat. Pemerintah kini mengandalkan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, untuk memperbarui data kemiskinan.

Pemerintah merencanakan replikasi program ini di 215 kabupaten lainnya, dibarengi kolaborasi dengan berbagai institusi seperti TNI, Polri, dan partisipasi masyarakat untuk memvalidasi kondisi di lapangan. Proyek ini menargetkan penurunan angka ketidaktepatan sasaran hingga di bawah 10 persen.

Kesiapan infrastruktur, mekanisme sanggah, dan partisipasi lintas sektor menjadi fokus penting guna memastikan bansos tepat sasaran saat implementasi.

Diolah dari laporan Kumparan.