PERISTIWA
Penggunaan AI dalam Kampanye Pemilu AS 2026 Langgar Kebijakan OpenAI
Penggunaan AI pada kampanye Pemilu AS 2026 melanggar kebijakan OpenAI, menimbulkan kekhawatiran atas integritas pemilu.
PANTAU24.com – Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kampanye Pemilu Sela Amerika Serikat 2026 semakin meluas, meskipun ada batasan yang ditetapkan oleh OpenAI. Sebanyak 39 kandidat kongres diketahui melaporkan pembayaran untuk langganan OpenAI dalam laporan dana kampanye mereka, dan dua di antaranya menggunakannya untuk periklanan politik, yang bertentangan dengan kebijakan OpenAI.
Washington Post mengungkap bahwa penggunaan langganan OpenAI oleh anggota DPR Mike Lawler mencapai sekitar US$3.260 (sekitar Rp50,5 juta), menjadikannya kandidat dengan pengeluaran OpenAI terbesar sejak 2025. Mike Lawler yang mencalonkan kembali di distrik pinggiran New York, mengklaim AI digunakan untuk meningkatkan produktivitas tim, seperti yang disampaikan juru bicara, Ciro Riccardi.
Sekitar 30 Komite Aksi Politik (PAC) dan partai juga membayar untuk layanan OpenAI, termasuk Komite Nasional Republik (RNC) dengan pengeluaran sebesar US$9.700 (sekitar Rp150 juta). Eric Wilson, strategi digital Republik, menyebut penggunaan AI sangat luas untuk pembuatan email, naskah iklan, dan skrip pesan, meskipun tidak banyak yang mau mengakuinya secara terbuka.
Kendati demikian, ada kekhawatiran tentang kurangnya transparansi dan bagaimana hal ini memengaruhi kepercayaan pemilih terhadap pesan politik berbasis AI. Katie Harbath, CEO Anchor Change, memprediksi bahwa lebih banyak kampanye akan mengalihkan pembuatan iklan AI ke pihak luar guna menghindari tanggung jawab langsung.
Kondisi ini menggambarkan paradoks di mana AI generatif semakin sering digunakan, namun pelanggaran kebijakan OpenAI masih terjadi. Alat OpenAI seharusnya hanya digunakan untuk tugas internal, seperti riset dan administrasi, misalnya dalam percobaan, ChatGPT terkadang bersedia membuat pesan penggalangan dana mikrotarget, meski ini melanggar kebijakan perusahaan. Fenomena ini menandakan era baru disinformasi yang cepat dan murah, dengan tantangan utama adalah bagaimana AI mengubah akses informasi warga negara.
Diolah dari laporan Media Indonesia.


You must be logged in to post a comment Login