DPRD DKI Jakarta Akan Temui DPR Bahas Kursi Dewan

PANTAU24.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dijadwalkan bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membicarakan sejumlah isu seputar penerapan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Pertemuan ini terutama akan membahas usulan penambahan kursi DPRD serta masalah pengelolaan desil penerima bantuan sosial (bansos).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abdul Azis, mengungkapkan bahwa audiensi ini akan dilaksanakan pada hari Jumat (2/10). “Alhamdulillah hari Jumat nanti kami, DPRD DKI Jakarta akan melakukan audiensi ke DPR RI. Hal ini menjadi catatan besar bagi kami karena ada beberapa hal terkait Undang-Undang DKJ,” ujar Azis di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Azis menjelaskan bahwa salah satu isu utama adalah pengurangan jumlah kursi DPRD DKI Jakarta dari 106 menjadi 85 akibat kehilangan status daerah khusus. “Yang menjadi isu bagi kami adalah kehilangan status daerah khusus yang menyebabkan berkurangnya jumlah kursi anggota DPRD, dari 106 nantinya menjadi 85,” jelasnya. DPRD DKI mengusulkan agar jumlah kursi justru ditambah, berada di kisaran 180 hingga 220 kursi.

Azis menyebutkan ada dua alternatif yang mereka persiapkan. “Pertama, adanya daerah tingkat II atau DPRD tingkat II. Dengan begitu, masing-masing Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan wilayah lainnya masing-masing memiliki DPRD,” katanya. “Alternatif kedua, jumlah DPRD provinsinya ditambah, bukan dikurangi,” lanjut Azis.

Disamping itu, DPRD DKI juga akan mendiskusikan masalah pengelolaan desil. Azis menekankan bahwa mereka ingin kewenangan pengelolaan desil dikembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta, untuk lebih memudahkan pembagian bantuan sosial.

Diolah dari laporan Liputan 6.