Kontroversi Tantangan Hafal Al-Qur’an Berhadiah Minuman Keras

PANTAU24.com – Sebuah tantangan hafalan Surah Ad-Duha dengan hadiah minuman keras di salah satu stan festival musik The Sounds Project di Ancol, Jakarta, pada 9 Agustus 2026, menjadi sorotan publik setelah videonya viral dan menimbulkan kecaman. Video tersebut memperlihatkan ayat Al-Qur’an digunakan dalam konteks promosi minuman beralkohol, yang memicu perdebatan mengenai batas kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap agama di Indonesia.

Penyelenggara festival The Sounds Project segera mengecam tindakan tersebut, menegaskan bahwa aktivitas itu terjadi di luar arahan, persetujuan, dan kendali mereka. Pihak Newport, yang terlibat dalam insiden, juga menyampaikan permohonan maaf. Namun, pertanyaan hukum tetap muncul: apakah tindakan ini hanya sekedar tindakan tidak sensitif atau sudah memasuki wilayah penistaan agama? Pertanyaan ini berkaitan erat dengan posisi negara dalam menentukan batas kebebasan berekspresi di satu sisi dan penghormatan terhadap kesakralan agama di sisi lain.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui KH Asrorun Ni’am Sholeh mengecam keras aksi tersebut, menyatakan bahwa Al-Qur’an sebagai kalamullah memiliki kesucian yang tidak bisa dilecehkan. Sementara itu, Gubernur DKI Pramono Anung menegaskan pentingnya tindakan tegas atas kejadian ini. Sebuah kelompok advokat muslim, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI), juga mengambil langkah konkret dengan melaporkan dugaan penistaan agama ke Bareskrim Polri.

Setelah insiden tersebut, perkembangan di bidang hukum menunjukkan tindakan serius, dengan pihak kepolisian menangkap empat individu terkait dugaan pelanggaran, dan membuka kemungkinan adanya pihak lain yang bertanggung jawab. Situasi ini memperlihatkan betapa seriusnya masyarakat Indonesia menanggapi isu-isu terkait agama, di mana agama tidak hanya dianggap sebagai urusan pribadi tetapi bagian dari identitas sosial dan budaya.

Kasus ini mengingatkan pada perkara penistaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di mana keputusan pengadilan menyebutkan bahwa perbuatannya melanggar Pasal 156a KUHP. Sejarah kasus serupa menunjukkan bahwa dalam konteks sosial di Indonesia, simbol agama memiliki sensitivitas yang tinggi dan hukum harus mempertimbangkan dampaknya di masyarakat luas.

Diolah dari laporan Media Indonesia.