Connect with us

PERISTIWA

Mentan Andi Amran Susun Skema BUMN-Swasta untuk Bioetanol Nasional

Mentan Amran Sulaiman siapkan skema pembiayaan bioetanol melibatkan BUMN, swasta, dan masyarakat. Program ini untuk kemandirian energi nasional.

Published

on

PANTAU24.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan skema pembiayaan baru bagi pengembangan industri bioetanol di Indonesia yang melibatkan BUMN, swasta dan masyarakat. Skema ini bertujuan untuk memastikan kemandirian energi nasional. Pemerintah akan menyediakan lahan dan kepastian legalitas, sementara masyarakat akan dilibatkan dalam ekosistem usaha ini, sebagaimana disampaikan Amran usai Rapat Program Khusus Pengembangan Bioetanol dengan 44 bupati di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kemandirian energi melalui pengembangan biofuel berbasis komoditas pertanian. “Sekarang pangan selesai (swasembada), protein sudah selesai. Sekarang etanol kita kejar. Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektar dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakan masif seluruh Indonesia,” kata Amran dalam keterangan tertulis.

Tiga komoditas utama yang akan dijadikan bahan baku adalah tebu, ubi kayu, dan jagung. Pemerintah berencana membangun kawasan bahan baku ditambah industri pengolahan agar komoditas ini memiliki nilai tambah. Dalam pembiayaan, sinergi antara BUMN dan swasta menjadi kunci dengan anggaran investasi 30 persen dari BUMN dan 70 persen dari swasta. “Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara,” jelas Amran.

Amran menegaskan, kepastian lahan menjadi prioritas dan negara akan mengawal penentuan lokasi hingga legalitas lahan guna mempercepat investasi. “Itu lahan dulu, penentuan lahan, legalitas lahan. Dan itu dikawal oleh pemerintah,” tegasnya. Pemerintah juga menekankan peran besar masyarakat agar pengembangan ini tidak dimonopoli oleh korporasi semata, dengan memastikan 30 persen dari ruang usaha diberikan kepada rakyat. “Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati,” ujarnya.

Pemerintah juga ingin melibatkan pengusaha daerah untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di kabupaten dan provinsi. Potensi dampak ekonomi dari pengembangan bioetanol ini sangat luas, termasuk membuka hingga 8 juta lapangan kerja baru. “Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen,” kata Amran.

Fakta menarik dan bermanfaat

Diolah dari laporan Detik – Finance.

⚠️ Disclaimer: Disclaimer: Konten ini dihasilkan secara otomatis dengan pengerjaan sebagian melibatkan bantuan AI. Mohon untuk memverifikasi kembali data dan informasi yang tercantum.