Komisi VIII DPR Kritisi Anggaran Mitigasi Karhutla BNPB

PANTAU24.com – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyoroti keterbatasan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Marwan menegaskan bahwa penanganan karhutla seharusnya dilakukan sebelum kondisi menjadi parah atau status bencana ditetapkan. Jumat (21/8), ia menyatakan bahwa pemerintah sudah mengetahui potensi kemarau panjang, sehingga langkah antisipatif harus dilakukan sejak dini.

Marwan menekankan pentingnya kemampuan BNPB dalam deteksi dini dan pencegahan sebelum karhutla meluas dan berdampak pada masyarakat. Ia menggarisbawahi bahwa berbeda dengan bencana seperti gempa bumi yang sulit diprediksi, karhutla dapat dikelola lebih awal. “Kemampuan menangani ini sebetulnya ada yang bisa diantisipasi. Kan sudah lama disebutkan akan musim kemarau, sudah panjang, tahu akan panjang musim kemaraunya. Antisipasinya apa? Nah, ini yang perlu kita perkuat tugas yang dibebankan ke instansi yang namanya BNPB,” ujarnya.

Ketidakefektifan sistem penganggaran di BNPB menjadi sorotan Marwan. Ia mencatat bahwa sebagian besar anggaran lebih banyak diarahkan untuk pemulihan pascabencana daripada untuk pencegahan. Menurut Marwan, anggaran pemulihan yang berada di Kementerian Keuangan dapat digunakan setelah bencana terjadi, sementara mitigasi lebih penting dilakukan sebelum bencana meluas.

Marwan juga menyoroti perlunya penguatan kewenangan BNPB melalui revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana, agar BNPB memiliki kendali lebih kuat hingga ke daerah guna mempercepat mitigasi dan pencegahan. Pola penanganan yang ada, yang banyak bergantung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menurutnya perlu diperbaiki agar BNPB dapat bertindak lebih awal ketika muncul potensi bencana.

“Undang-undangnya ini, keberadaan badan ini harus diperkuat. Kita mau BNPB itu berada di mitigasi, kemudian pencegahan. Itu semua melibatkan masyarakat,” ungkap Marwan.

Diolah dari laporan Kumparan.