Pendaftaran CPNS Kedinasan 2026 Dibuka, Rupiah Diprediksi Melemah

PANTAU24.com – Pemerintah secara resmi membuka pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) jalur sekolah kedinasan mulai 18 Agustus 2026 hingga 30 Agustus 2026. Pada tahun anggaran ini, kuota formasi yang disediakan mengalami peningkatan sebesar 46,45 persen menjadi 4.770 formasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya dibuka sebanyak 3.257 formasi. Langkah ini diambil untuk memperkuat kapabilitas birokrasi melalui penyerapan SDM yang kompeten dan disiplin.

Terdapat 9 instansi kementerian dan lembaga yang membuka alokasi formasi pada seleksi tahun ini. Kementerian Dalam Negeri memimpin kuota terbesar dengan menyediakan 1.410 formasi melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Selain itu, Kementerian Perhubungan membuka 891 formasi yang tersebar di 22 sekolah kedinasan, diikuti oleh Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN di bawah Kementerian Keuangan dengan alokasi 1.000 formasi, serta Politeknik Statistika STIS yang menyediakan 564 formasi.

Proses seleksi dipastikan tetap menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) untuk mencegah praktik kecurangan seperti joki dan intervensi pihak luar. Pemerintah menargetkan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan berlangsung pada September 2026. Ujian ini mencakup tiga materi utama, yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP), sebelum peserta dapat melanjutkan ke tahapan seleksi spesifik di masing-masing instansi.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan masih akan menghadapi tekanan berat hingga penghujung tahun 2026. Berdasarkan proyeksi Mirae Asset Sekuritas Indonesia, rupiah berpotensi bergerak melemah di kisaran Rp 17.500 hingga Rp 18.000 per dolar AS. Kondisi ini dipicu oleh defisit neraca perdagangan yang terjadi selama dua bulan berturut-turut serta kenaikan harga minyak global yang memperbesar beban impor energi nasional.

Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) di bawah pimpinan baru diproyeksikan akan mengadopsi arah kebijakan yang lebih akomodatif terhadap pertumbuhan ekonomi (pro-growth). Kendati demikian, ruang bagi BI untuk memangkas suku bunga acuan dinilai masih sangat terbatas guna menjaga stabilitas nilai tukar. Untuk menyeimbangkan antara stabilitas nilai tukar dan target pertumbuhan ekonomi, BI diperkirakan akan mengandalkan instrumen kebijakan non-suku bunga (non-interest rate policy).

Diolah dari laporan Kumparan.