Pemerintah Rencanakan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

PANTAU24.com – Pemerintah Indonesia berencana membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Tahunan di DPR. Bursa ini akan dibangun bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ditargetkan resmi beroperasi pada 1 Januari 2027.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa beberapa komoditas penting Indonesia, seperti olahan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan nikel, dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam bursa tersebut. Namun, sampai saat ini pemerintah belum memutuskan secara resmi komoditas apa saja yang akan masuk ke bursa tersebut.

“Belum, belum diputuskan. Yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kita yang paling utama. Misalnya CPO, nikel, batu bara,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).

Prasetyo juga menyebut bahwa bursa ini kemungkinan akan dinamai Indonesia Commodity Exchange (Icomex). Selain itu, mekanisme penetapan harga sedang digodok untuk memastikan pembentukan harga yang adil dan transparan, sejalan dengan harga dunia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan, pihaknya sedang mempercepat penyelesaian aturan turunan terkait bursa ini, sesuai amanat UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023. Aturan ini harus selesai sebelum 17 September 2026 dan harus disetujui oleh DPR RI.

Saat ini, penetapan harga komoditas strategis dunia belum ada di dalam negeri. Dengan adanya Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, transparencia harga untuk mengurangi praktik transfer pricing maupun under-invoicing diharapkan dapat lebih ditingkatkan.

Diolah dari laporan Detik – Finance.