Ombudsman RI Beri Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi untuk Pemkab Bolmong

PANTAU24.COM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) kembali menorehkan capaian positif di bidang pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia tahun 2025, Pemkab Bolmong berhasil meraih opini kualitas tinggi tanpa maladministrasi dengan nilai akhir 85,18.

Capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen Pemkab Bolmong dalam menghadirkan layanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, didampingi Sekretaris Daerah Abdullah Mokoginta bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (2/3/2026).

Penyerahan opini dilakukan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Meilany F. Limpar, dalam agenda resmi penyampaian hasil penilaian pelayanan publik.

Penilaian dilakukan melalui observasi yang berlangsung pada periode September hingga November 2025. Dalam prosesnya, Ombudsman melakukan evaluasi terhadap sejumlah unit layanan strategis dengan berbagai indikator penilaian, mulai dari aspek input, proses, hingga output pelayanan.

Selain itu, penilaian juga mencakup pengelolaan pengaduan serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan pemerintah daerah.

Hasil rekapitulasi menunjukkan sejumlah unit layanan di lingkungan Pemkab Bolmong meraih nilai yang sangat baik. Dinas Sosial mencatat nilai 86,83, Dinas Pendidikan 85,80, serta RSUD Datoe Binangkang 82,90.

Secara keseluruhan, nilai akhir yang diperoleh Pemkab Bolmong mencapai 85,18 dan menempatkannya pada kategori kualitas tertinggi tanpa maladministrasi.

Bupati Yusra Alhabsyi menyampaikan rasa syukur serta apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah atas kerja keras dan dedikasi dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat sistem pelayanan publik agar semakin responsif, cepat, dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara, Meilany F. Limpar, menjelaskan bahwa opini kualitas tinggi tanpa maladministrasi diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai mampu memenuhi standar pelayanan publik secara optimal serta menunjukkan komitmen kuat dalam mencegah praktik maladministrasi.

Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Dengan raihan ini, Pemkab Bolaang Mongondow semakin mempertegas komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sekaligus memastikan setiap layanan publik benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Advertorial)