Bolsel siapkan Rp 37 Miliar wujudkan kabupaten layak anak

PANTAU24.COM — Pemerintah Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan daerah yang ramah dan aman bagi tumbuh kembang anak.

Hal ini terlihat dalam pelaksanaan verifikasi lapangan secara hybrid evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Command Centre Kantor Bupati Bolsel, Senin 2 Juni 2025, dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid.

Dalam kesempatan itu, Deddy memaparkan berbagai program strategis yang telah dan akan dijalankan untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak, termasuk anggaran besar yang disiapkan pemerintah daerah.

“Pemkab Bolsel telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp37.365.572.165 melalui beberapa OPD guna mendukung pelaksanaan program KLA secara maksimal,” ujar Deddy.

Verifikasi yang dilakukan secara daring ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Kawasan Perkotaan Layak Anak (KorPelJak) Wilayah I, Devinia Pradika, yang menyampaikan apresiasi atas kesiapan dan komitmen Bolsel dalam mengikuti proses evaluasi meskipun dilakukan secara hybrid.

“Kami mengapresiasi kehadiran jajaran Pemkab Bolsel, walau melalui online. Semoga evaluasi ini menjadi acuan untuk menyempurnakan aturan-aturan terkait KLA,” ucap Devinia.

Wabup Deddy menjelaskan bahwa program KLA Bolsel mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pemenuhan hak anak, perlindungan khusus, hingga pengelolaan data gender dan anak. Lima klaster konvensi hak anak juga telah dijabarkan dalam kebijakan daerah, yakni:

1. Hak Sipil dan Kebebasan

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

3. Kesehatan dan Kesejahteraan

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

5. Perlindungan Khusus dan Inovasi Pendukung

Lebih lanjut, Pemkab Bolsel juga terus memperkuat komitmen antar pimpinan dan stakeholder lintas sektor, mendorong edukasi kepada masyarakat, serta melakukan intervensi perencanaan dan penganggaran berbasis anak.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, kepala OPD terkait, Kepala Pengadilan Agama Bolaang Uki, Kepala Kemenag Bolsel, serta para mitra strategis lainnya.