DPR pastikan RUU Perampasan Aset tidak sewenang-wenang terhadap warga, cegah penyalahgunaan wewenang.
DPR menargetkan pengesahan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026 meski ada pro dan kontra.
Anggota DPR Harris Turino usulkan RUU Perampasan Aset juga mencakup kejahatan perbankan, tidak hanya tindak korupsi.
RUU Perampasan Aset dalam Komisi III DPR membahas penilaian aset tanpa harga pasar, termasuk satwa liar seperti harimau dan gajah.
AMPB membuka ruang dialog dengan DPR mengenai RUU Perampasan Aset, dengan syarat kepastian tertulis. Aksi digelar membawa tuntutan jelas.
