KPK Sita Dokumen Terkait Korupsi di BNPB

PANTAU24.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah dokumen proyek pengadaan barang dan jasa serta mendalami dua hal ketika memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berinisial Rus pada Selasa, 27 Oktober 2026. Penyitaan ini terkait kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB yang ditujukan untuk penanganan bencana.

“Tadi penyidik melakukan penyitaan atas dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. Ia menyebutkan bahwa dokumen tersebut dibawa oleh Rus dalam dua tas perjalanan jauh. “Isi dari tas itu adalah beberapa dokumen yang berkaitan dengan proyek-proyek yang dikerjakan oleh para tersangka,” tambahnya.

Selain itu, KPK mendalami Rus mengenai status kepegawaian dua tersangka, yaitu Bima Setiawan dan Richard Erlangga, dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB. “Saudara Rus selaku Sestama sekaligus PPK atau pejabat pembina kepegawaian didalami terkait dengan status kepegawaian dari saudara BS (Bima) dan RE (Richard) yang menjadi tenaga ahli atau stafsus Kepala BNPB,” ungkap Budi.

Dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) di BNPB, Rus juga didalami terkait penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK). “Penyidik juga mendalami soal pengadaan barang dan jasanya seperti apa dari proses perencanaan, pelaksanaan, penunjukan langsung, dan sampai dengan pembayaran kepada vendor yang bersumber dari dana siap pakai atau DSP BNPB,” lanjut Budi.

Kasus ini bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada BNPB, menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Bima Setiawan, adik Letnan Jenderal TNI Suharyanto, yang saat OTT menjabat Kepala BNPB. Selanjutnya, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar dan melibatkan prajurit TNI aktif, yang telah dilaporkan kepada Panglima TNI.

Diolah dari laporan Antara – Top News.