Daerah Kesulitan Bayar Gaji Pegawai, Pemerintah Cari Solusi

PANTAU24.com – Daerah-daerah di Indonesia mengalami kesulitan dalam membayar gaji pegawai akibat tingginya beban belanja pegawai yang mencapai 40-50% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahunan. Untuk mengatasi hal ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan guna mencari solusi terbaik. “Nanti ada tim teknis dari Ditjen Kementerian Keuangan komunikasi dengan Ditjen Perimbangan dan Keuangan Daerah untuk bicarakan apa solusi untuk daerah-daerah terutama yang pembiayaan belanja pegawainya di atas 40-50%,” ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).

Senada dengan Tito, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memonitor kapasitas fiskal setiap daerah. Pemerintah pusat tetap memberikan bantuan kepada daerah yang mengalami masalah fiskal baik akibat tingginya beban belanja pegawai maupun bencana. “Jadi kalau dilihat 2026 ya, pemerintah pusat itu dengan sangat-sangat teliti, melihat kemampuan setiap pemerintah daerah, kemampuan setiap APBD,” ungkap Suahasil.

Suahasil menjelaskan bahwa tahun ini pemerintah telah mengalokasikan tambahan dana transfer ke daerah sebesar Rp 10,6 triliun untuk daerah terdampak bencana banjir dan longsor. Selain itu, setelah gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah pusat juga menyalurkan dana bantuan melalui berbagai kementerian dan lembaga. Di samping itu, pemerintah pusat telah memberi tambahan TKD mencapai Rp 20,5 triliun untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan program lainnya.

Menurut Suahasil, seluruh bantuan ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah pusat memperhatikan kondisi keuangan daerah secara mendetail. “Transfer ke daerah tahun 2026 ini kalau di APBN awalnya adalah Rp 693 triliun. Dengan berbagai macam tambahan itu, maka saat ini mungkin sudah mencapai Rp 720 triliun,” katanya. Langkah ini menunjukkan pentingnya pemantauan APBD secara cermat untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan daerah.

“Ini adalah bentuk tambahan yang kita lakukan. Karena kita memang memantau APBD secara cukup detil. Nah tentu berbagai macam sebabnya. Tadi ada yang sebagai sebencana alam, ada yang sebagai sebabnya adalah penganggaran untuk belanja pegawai dan seterusnya,” pungkas Suahasil.

Diolah dari laporan Detik – Finance.