Transformasi Pembelajaran Mendalam: Tantangan Adopsi dan Penerapan

PANTAU24.com – Pembelajaran mendalam (PM) sedang bertransisi dari kebijakan menjadi praktik di berbagai instansi pendidikan. Pertanyaannya bukan hanya mengenai kebaikan konsep ini, tetapi juga mengenai penyebarannya di kalangan implementator. Teori diffusion of innovations oleh Everett M Rogers menjelaskan bahwa inovasi tidak diterima semua orang pada waktu yang sama. Kecepatan adopsi dipengaruhi persepsi manfaat, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan diuji, dan keterlihatan hasil inovasi (Rogers, 2003).

Rogers mengkategorikan para adopter menjadi lima kelompok berdasarkan kecepatan adopsinya. Innovators, sekitar 2,5%, adalah yang paling cepat mencoba hal baru, diikuti oleh early adopters sebanyak 13,5% yang lebih selektif dan sering menjadi rujukan sosial. Early majority, yang terdiri dari 34%, baru bergerak setelah mendapat bukti konkret bahwa inovasi tersebut layak. Late majority sebanyak 34% adalah kelompok yang lebih skeptis dan menunggu inovasi menjadi lebih umum. Sementara itu, laggards, sekitar 16%, adalah kelompok paling lamban dan cenderung tetap pada praktik lama hingga mereka menghadapi tekanan kuat untuk berubah (Rogers, 2003).

PM dapat dimaknai sebagai inovasi karena butuh transformasi dalam cara belajar, dengan mengutamakan pembelajaran yang kesadaran, bermakna, dan menggembirakan; pengalaman belajar yang memahami, mengaplikasi, dan reflektif; serta dukungan praktik pedagogis dan lingkungan yang tepat (Kemendikdasmen, 2025). Meskipun demikian, tidak semua implementator dapat bergerak dengan kecepatan yang sama.

Menurut Rogers, inovasi lebih cepat diadopsi jika memiliki keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan rendah, bisa dicoba secara terbatas, dan hasilnya terlihat. Semakin mudah PM dicoba dan disesuaikan, semakin cepat adopsinya. Implikasinya, para innovators jangan dibebani dengan prosedur berlebihan. Mereka perlu ruang bereksperimen. Early adopters membutuhkan akses pada bukti dan jejaring untuk menjadi opinion leader. Sementara itu, early majority membutuhkan model teruji dan pendampingan.

Late majority memerlukan pendekatan yang mengurangi ketidakpastian dan resiko implementasi. Sedangkan kelompok paling lambat tidak selalu menolak perubahan; mereka mungkin mengalami keterbatasan seperti sumber daya, atau pengalaman buruk sebelumnya. Kebijakan harus menghindari pendekatan ‘satu ukuran cocok untuk semua’ dan lebih berfokus pada intervensi yang sesuai kebutuhan spesifik setiap kelompok.

Diolah dari laporan Media Indonesia.