Perbedaan Data Kemiskinan BPS dan Bank Dunia, Ini Penyebabnya

PANTAU24.com – Perbedaan data kemiskinan Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank) menarik perhatian publik. BPS merilis data kemiskinan per Maret 2026 sebesar 8,07%. Sementara itu, Bank Dunia menyebutkan 64,1% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan berdasarkan kategori Upper-Middle-Income Country dengan standar US$ 8,30 PPP atau sekitar Rp 51.087 per orang per hari.

Kedua lembaga ini, meskipun menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Indonesia sebagai sumber datanya, memiliki pendekatan dan tujuan pengukuran yang berbeda. BPS dalam keterangan tertulisnya (10/9/2026) menjelaskan bahwa mereka mengukur kemiskinan berdasarkan biaya hidup yang meliputi kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lain seperti perumahan dan transportasi di 75 wilayah perkotaan dan pedesaan di setiap provinsi, dengan angka kemiskinan bulan Maret 2026 berada di Rp 669.235 per orang per bulan atau sekitar US$ 3,60 per hari.

Di sisi lain, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membuat perbandingan standar hidup antarnegara dengan menggunakan tiga tolok ukur kemiskinan untuk negara dalam kategori pendapatan rendah, menengah bawah, dan menengah atas. Pengukuran ini melibatkan penyesuaian harga berdasarkan Paritas Daya Beli (PDB) dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

BPS menyatakan bahwa perbedaan definisi kemiskinan nasional dan internasional memang sengaja disusun dengan tujuan berbeda, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara dan menyediakan dasar kebijakan nasional. Garis kemiskinan nasional ini digunakan BPS untuk memantau kemajuan kebijakan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.

Secara global, Bank Dunia melaporkan bahwa pada tahun 2025 hanya 3,7% penduduk Indonesia yang berada dalam kemiskinan ekstrem, dan menyebutkan 15,5% berada di bawah garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah. Perbedaan data ini menegaskan perbedaan pendekatan yang digunakan kedua institusi dalam menentukan garis kemiskinan.

Diolah dari laporan Detik – Finance.