AMPB Buka Dialog dengan DPR Soal RUU Perampasan Aset

PANTAU24.com – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membuka peluang untuk berdialog dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. AMPB mengharapkan adanya kepastian tertulis dari DPR terkait komitmen tersebut, dan bukan hanya sekadar pernyataan di media.

Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, menegaskan pihaknya siap berdiskusi dengan DPR asalkan pembahasan tersebut mengakomodasi tuntutan mereka. “Kami tidak anti dialog ya. Selama ada usulan dari teman-teman di dalam, kita diajak dialog, oke. Tapi harus sesuai dengan harapan kami,” ujar Botok di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (26/8/2026).

Botok menjelaskan bahwa hingga kini DPR belum menunjukkan komunikasi yang signifikan dengan pihaknya. Meski demikian, AMPB tetap siap untuk memenuhi undangan dialog pada aksi demonstrasi yang direncanakan berlangsung pada Kamis (27/8/2026). “Kalau besok teman-teman mengajak audiensi, kita siap,” tambahnya.

AMPB menyatakan tidak puas dengan klaim Komisi III DPR yang menyebut RUU Perampasan Aset akan disahkan pada Desember 2026. Botok menuntut agar DPR memberikan kepastian tertulis terkait rencana tersebut dan poin-poin dalam RUU bisa dibicarakan serta disepakati bersama. “Secara tertulis. Bukan hanya keterangan di media,” tegasnya.

Aksi demonstrasi ini dilakukan dengan membawa dua tuntutan utama: dorongan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset dan permintaan hukuman mati bagi koruptor. Botok memastikan bahwa aksi ini tidak bertujuan untuk menimbulkan kerusuhan, melainkan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan di Jabodetabek yang juga akan berlangsung pada Kamis. “Tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami ke Jakarta itu mendukung gerakan dari kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus,” tambahnya. Sejumlah massa sudah tiba di Jakarta, dan persiapan keberangkatan dari daerah lain juga dilakukan dengan lima bus dari Pati menuju Jakarta pada Rabu.

Diolah dari laporan Liputan 6.