MUI Setuju Keterlibatan Non-Muslim dalam Tugas Teknis Haji

PANTAU24.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis menyampaikan sikapnya terkait wacana pelibatan masyarakat lintas agama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Usulan ini diutarakan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Cholil Nafis menyatakan bahwa warga non-Muslim dapat dilibatkan dalam sejumlah tugas teknis. Namun, ia menegaskan bahwa pelayanan terkait pembimbingan dan pelaksanaan ibadah haji harus dilakukan oleh petugas Muslim.

MUI tetap memprioritaskan umat Islam sebagai petugas haji selama sumber daya manusia masih mencukupi. “Petugas lapangan boleh, tapi bukan petugas ibadah. Karena untuk pelaksanaan ibadah, petugas haji tidak boleh dari nonmuslim,” ujar Cholil Nafis pada Selasa (3/11/2026).

Cholil Nafis menekankan pentingnya mempertahankan pelaksanaan ibadah haji sebagai ritual khusus umat Islam. “Tapi selagi masih ada yang muslim, baiknya itu yang muslim karena haji itu pelaksanaan ibadah yang khusus umat Islam. Toleransi dan ukhuwah itu ada tempat dan batasnya,” tegasnya.

Sebelumnya, Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan gagasan agar masyarakat lintas agama, seperti Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, turut mendukung pelayanan jamaah haji Indonesia. Menurutnya, hal ini dapat memperkuat simbol toleransi dan kebersamaan dalam keberagaman.

Dahnil menjelaskan bahwa dengan melibatkan elemen masyarakat lintas agama, dapat dihadirkan toleransi nyata yang tercermin dalam kegiatan pelayanan publik. “Fokus kita adalah memastikan jamaah haji menjadi simbol toleransi bagi umat beragama,” ujar Dahnil. Ia juga mengapresiasi keberagaman di daerah seperti Sulawesi Utara yang dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya.

Diolah dari laporan Liputan 6.