NasDem Tanggapi Ajakan PKS Bahas Ijazah Gibran

PANTAU24.com – Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menanggapi ajakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk berdialog mengenai polemik ijazah setara SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sahroni menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada arahan dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh terkait hal tersebut.

Sahroni mengatakan, “Kebetulan NasDem sendiri, Ketua Umum memerintahkan tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku, kerja memberikan dukungan kepada pemerintah. Yang lain-lain belum ada perintah,” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/10). Ia menjelaskan bahwa partainya saat ini lebih memfokuskan perhatian pada pembahasan RUU Perampasan Aset yang dianggap mendesak.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, mengungkapkan bahwa PKS akan berkomunikasi dengan fraksi lain demi membahas kelanjutan polemik Ijazah Gibran. Menurut Kholid, langkah ini merupakan arahan dari Presiden PKS Al Muzammil Yusuf. PKS bertujuan menjadi jembatan aspirasi masyarakat terkait isu ijazah Gibran dan memanfaatkan momentum putusan Mahkamah Konstitusi untuk evaluasi tata kelola sistem Pemilu.

Di pihak lain, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya terbuka untuk berdialog dengan partai lain. Hasto menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden, serta menyatakan bahwa syarat ijazah SMA atau sederajat tidak ditemukan oleh MK, yang menurutnya menyangkut aspek etika dan moral pejabat negara.

Hasto menegaskan, “Ketika dua hal ini telah dilanggar, yaitu dari aspek usia dan juga pemenuhan syarat minimum untuk ijazah, maka ini sudah menyentuh aspek etika, moral, dan keteladanan seorang pejabat negara di muka publik.”

Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.