Pansus DPD Desak Peta Jalan Selesaikan Konflik Papua

PANTAU24.com – Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI mendorong evaluasi nasional mengenai penanganan konflik di Papua yang meningkat akhir-akhir ini. Wakil Ketua Pansus Papua DPD, Filep Wamafma, menegaskan bahwa pemerintah harus segera merumuskan peta jalan agar penanganan konflik di Papua menjadi lebih terukur dan komprehensif. “Harus ada evaluasi nasional penanganan konflik Papua dan menetapkan peta jalan penyelesaian dengan target waktu, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan,” kata Filep dalam keterangannya, Kamis (17/9).

Usulan ini disampaikan dalam audiensi Pansus DPD di kantor Bupati Mimika yang juga dihadiri perwakilan TNI, Komnas HAM, dan tokoh masyarakat Papua. Pansus menggali lebih dalam kondisi pengungsi, korban kekerasan, pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah konflik. Berdasarkan data Komnas HAM, Filep menyebut bahwa selama semester I 2026, terdapat 42 insiden kekerasan dan konflik bersenjata di Papua yang mengakibatkan 59 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka. Dari korban meninggal, 43 orang adalah warga sipil, 8 aparat TNI/Polri, dan 8 anggota kelompok sipil bersenjata. “Di balik setiap angka terdapat manusia, keluarga, anak-anak, kehilangan tempat tinggal, terganggunya pendidikan, kesehatan dan sumber penghidupan,” ujarnya.

Kondisi ini, menurut Filep, menunjukkan betapa mendesaknya evaluasi menyeluruh terhadap strategi penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Pemerintah harus memiliki strategi yang komprehensif dan terukur. Ia juga mendorong pembentukan tim investigasi untuk mengusut sejumlah kasus kekerasan yang terjadi belakangan ini. “Presiden harus segera ambil keputusan dengan membentuk tim investigasi, tim rekonsiliasi atau tim dialog untuk memastikan Papua aman dan damai,” tambahnya.

Filep menyatakan bahwa hasil temuan Pansus Papua DPD akan digunakan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. Keberhasilan penanganan Papua tidak hanya diukur dari apakah konflik berhenti, tetapi juga apakah masyarakat dapat kembali ke kampung aman, anak-anak kembali bersekolah, dan layanan kesehatan berjalan. “Jangan sampai masyarakat dipulangkan, tetapi sekolah belum berfungsi, fasilitas kesehatan belum tersedia, rumah belum dibangun dan kondisi keamanan belum memberikan rasa aman,” katanya.

Kondisi di Papua dan langkah-langkah yang diusulkan oleh Pansus DPD ini menunjukkan pentingnya strategi penanganan konflik yang cepat dan efektif agar perdamaian dapat segera terwujud.

Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.