Mahfud MD Akui Perlindungan HAM di Indonesia Belum Memuaskan

Menko Polhukam Mahfud MD (Dok. Kemenko Polhukam)
Menko Polhukam Mahfud MD (Dok. Kemenko Polhukam)

PANTAU24.COM-Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menyebut jika perlindungan HAM di Indonesia jauh lebih baik, meski masih belum memuaskan.

Hal itu dikatakan Mahfud saat bertemu dengan 5 lembaga yang tergabung dalam Koalisi untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Selasa 9 Februari 2021.

5 lembaga yang terdiri dari Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan Ombudsman itu menindaklanjuti peningkatan perlindungan HAM soal penyiksaan dan ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan (OPCAT).

Pertemuan itu membahas upaya untuk upaya mengatasi tindakan penyiksaan atau tindakan mengarah kepada kerendahan martabat manusia.

“Saya setuju kita tindaklanjuti kesadaran bahwa perlindungan HAM jauh kebih baik, meski belum memuaskan. Kita sudah punya Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan Polri yang semakin sadar akan pentingnya HAM, tapi tentu ini semua perlu kita tingkatkan,” kata Mahfud.

Fakta menarik dan bermanfaat
Baca Pula:  Mahfud MD: FPI Dianggap Tidak Ada dan Harus Ditolak

Mahfud MD mengaku akan terus mengoordininasikan persoalan masih ada penyiksaan ini dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan upaya lanjutan meratifikasi OPCAT.

Kelima lembaga itu peduli terhadap rumah tahanan atau lapas dan Lembaga lain yang menyerupai, termasuk panti rehabilitasi karena kerap terjadi tindakan mengarah pada kerendahan martabat manusia atau penyiksaan.

Kelima lembaga itu mengharapkan agar Indonesia segera meratifikasi OPCAT atau Protokol Opsional Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

“Kami datang menemui Pak Menko karena kami tahu beliau punya komitmen tinggi soal penegakan hukum sekaligus juga sangat peduli dengan persoalan HAM,” ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad T Damanik.

Sejak awal, kata dia, KuPP telah membuat nota kesepahaman dengan Ditjen Lapas dan Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, dan kini sedang dirintis dengan Kepolisian Indonesia.

Baca Pula:  Dari Kasus Jurnalis Nurhadi, Aliansi : “Polri Harus Memperkuat Kompetensi Penyidik Dalam Delik Pers”

“Peran Kemenko Polhukam sangat diharapkan untuk melakukan akselerasi dan memastikan hal ini bisa tertangani dengan baik, terutama di pihak Kementerian Hukum dan HAM yang selama ini kami sudah ada kerja sama,” kata Damanik.

Koordinator KuPP dan juga Komisioner Komnas HAM, Sandra Moniaga, mengatakan, realita saat ini masih cukup banyak penyiksaan terjadi saat ini.

“Kami sampaikan agar tidak lagi terjadi penyiksaan dari proses awal penyelidikan,” katanya.

Ia mengatakan, mereka juga sedang berproses dengan Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM, untuk melaksanakan pelatihan bagi pelatih.

Adapun tokoh yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya adalah Damanik, Moniaga, Ketua LPSK, Hasto Atmojo, Ketua Komnas Perempuan, Andy Yetriyani, Wakil Ketua Komnas HAM, Amiruddin, Wakil Ketua KPAI, Rita Pranawati, anggota KPAI, Putu Elvina, anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu, dan Koordinator Pelaksana Program KuPP, Antonio Pradjasto.

Sumber: Suara.com

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com