PERISTIWA
Pramono Anung Tanggapi Kritik Said Iqbal soal UMP Jakarta
Pramono Anung tanggapi kritik Said Iqbal terkait UMP Jakarta 2027 yang dinilai lebih rendah dibandingkan UMK Bekasi.
PANTAU24.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons kritik yang disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengenai besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027. Iqbal menilai UMP DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi. Menanggapi hal ini, Pramono menegaskan bahwa perbandingan nilai upah seharusnya dilakukan secara setara atau apple-to-apple.
Pramono menjelaskan bahwa penetapan UMP DKI Jakarta 2027 telah melalui proses pembahasan yang rumit dan merupakan hasil kesepakatan antara pengusaha, buruh, serta Pemerintah DKI Jakarta sebagai fasilitator. “Untuk upah minimum atau UMP, itu merupakan keputusan bersama antara tripartit, yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah DKI Jakarta sebagai fasilitator,” kata Pramono di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/11).
Pramono menyebut bahwa keputusan tersebut sulit dicapai, namun merupakan hasil yang disepakati bersama. Ia juga menekankan bahwa kenaikan UMP sebanyak 7,1 persen adalah peningkatan yang cukup signifikan. “Dalam pembahasan tentunya tidak mudah, tetapi itu adalah sesuatu yang diputuskan bersama. Sehingga dengan demikian sesuatu yang sudah diputuskan akan kami jalankan. Apalagi kenaikannya sebenarnya cukup signifikan, yaitu naik 7,1 persen,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan, naik Rp407.065 dibandingkan tahun 2026. Menurut Pramono, besaran UMP Jakarta ini masih berada di posisi teratas secara nasional. “Dan Jakarta sebenarnya kalau dilihat secara nasional dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, membandingkan kan harus apple-to-apple, Jakarta jauh di atas semuanya,” imbuhnya.
Sementara itu, Said Iqbal mendesak revisi UMP Jakarta menjadi Rp6.210.000 per bulan berdasarkan hitungan Dewan Pengupahan dari unsur buruh. Iqbal mengkritik penggunaan indeks 0,77 oleh gubernur. Jika permintaan revisi tidak dipenuhi, KSPI akan menempuh jalur hukum dan menggelar aksi lanjutan.
Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.


You must be logged in to post a comment Login