Pelarangan kegiatan FPI ini dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB) yang ditandatangani sejumlah pejabat, termasuk Menkumham, Mendagri, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.
Perlu dicatat bahwa Rizieq dan pengurus Yayasan Ponpes Agrokultural Markaz Syariah untuk mendirikan ponpes, yaitu dengan membayar kepada petani bukan merampas.
Tim Advokasi Markaz Syariah telah membuat surat jawaban atas somasi PTPN VIII, yang ditujukan kepada Mohammad Yudayat selaku direktur.
Kejadian itu terjadi pada hari Minggu, hari yang semestinya bisa digunakan oleh masyarakat untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, dan menikmati libur akhir pekan bersama.
Presiden Joko Widodo seharusnya memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan, sehingga memiliki kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi dengan tepat.
PANTAU24.COM-Presiden Jokowi resmi melantik dan mengambil sumpah 6 orang menteri baru pada Kabinet Indonesia Maju. Selain 6 menteri , pelantikan yang digelar di Instana Negara, Jakarta...
