PERISTIWA
DPR Dukung Transformasi BNPPDT untuk Bangun Daerah Perbatasan
DPR RI dukung transformasi BNPPDT mempercepat pembangunan daerah perbatasan dan terpencil.
PANTAU24.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) mendapatkan dukungan dari Komisi II DPR RI untuk penguatan peran dan transformasi kelembagaan dalam meningkatkan pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BNPPDT yang diadakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Kepala BNPPDT, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan ini, yang dianggap sebagai dorongan penting dalam persiapan operasionalisasi BNPPDT pada tahun 2027. “Saya sangat bahagia karena beliau-beliau (Komisi II DPR RI) sangat mendukung rencana mulai operasionalnya BNPPDT nanti pada 2027, khususnya,” ujar Maruli.
Maruli menjelaskan bahwa tugas BNPPDT meliputi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang selaras dengan kebijakan Presiden. Pembangunan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, listrik, dan air bersih.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, serta beberapa wakilnya. Dalam hasil RDP, Komisi II DPR RI mendukung perubahan nomenklatur dan transformasi kelembagaan BNPP menjadi BNPPDT. Komisi II juga meminta pemerintah segera menerbitkan dasar hukum untuk perubahan kelembagaan tersebut.
Lebih lanjut, Komisi II DPR RI juga mendorong peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara untuk memperkuat pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Melalui penguatan kelembagaan ini, diharapkan pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil semakin terarah dan terkoordinasi.
Diolah dari laporan Detik – Berita.


You must be logged in to post a comment Login