PERISTIWA
Komisi III DPR Dorong Pembatasan Penyadapan untuk Empat Kasus Spesifik
Komisi III DPR usulkan pembatasan penyadapan hanya pada kasus terorisme, narkotika, korupsi, dan keamanan negara dalam RUU Penyadapan.
PANTAU24.com – Komisi III DPR RI mengajukan wacana agar kewenangan penyadapan hanya digunakan dalam empat kategori kasus: terorisme, narkotika, korupsi, dan ancaman keamanan negara. Anggota Komisi III, I Wayan Sudirta, menekankan pentingnya regulasi ini demi menjaga privasi warga negara saat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.
Sudirta menyatakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri bahwa penyadapan tidak boleh menjadi alat untuk mencari bukti awal dalam semua jenis perkara. “Tidak bisa penyadapan ini, perekaman ini dilakukan untuk mencari bukti permulaan. Tidak bisa. Kecuali perkara teroris, narkoba, korupsi, keamanan negara,” ucapnya pada Senin (16/11).
Ia juga menyoroti mekanisme perizinan dalam pelaksanaan kegiatan penyadapan saat ini di berbagai institusi yang beragam. Sudirta meminta Polri memberikan masukan mengenai sistem perizinan yang ideal agar dapat dimasukkan dalam RUU Penyadapan.
Selain itu, Sudirta mengajukan pentingnya sanksi pidana bagi pelanggaran penggunaan penyadapan yang sewenang-wenang. Ia menekankan agar peraturan tersebut memberikan efek pencegahan dan tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan penyadapan.
Di sisi lain, Sudirta mendesak pembentukan badan pengawas independen untuk memastikan adanya kontrol eksternal terhadap pelaksanaan penyadapan. Pengawasan tersebut diperlukan karena kewenangan penyadapan tersebar di sejumlah instansi.
Diolah dari laporan Media Indonesia.


You must be logged in to post a comment Login