Pemerintah Hormati Demonstrasi, Tegaskan Komitmen Selesaikan Isu Publik

PANTAU24.com – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghormati dan merespons aspirasi mahasiswa, termasuk yang disampaikan melalui aksi demonstrasi, yang dinilai sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, dalam pernyataannya di Jakarta pada Rabu, menggarisbawahi bahwa kritik, aspirasi, dan pengawasan publik adalah komponen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nainggolan menyatakan bahwa masukan dari masyarakat akan dijadikan dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik. “Pemerintah menghormati dan menghargai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, termasuk melalui aksi demonstrasi, sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi,” katanya. Pemerintah juga menyatakan mengerti dan menanggapi berbagai perhatian yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut.

Beberapa isu yang diangkat dalam demonstrasi termasuk lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, tata kelola pemerintahan, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Syahganda menegaskan bahwa isu-isu ini telah menjadi prioritas pemerintah, dengan tindakan nyata sebagai bentuk tindak lanjutnya. Misalnya, dalam isu lingkungan, pemerintah intensif dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan 72.303 personel gabungan dikerahkan di enam provinsi hingga saat ini.

Terkait isu ekonomi, pemerintah berfokus pada menjaga stabilitas perekonomian, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan pembangunan, terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,45 persen pada semester I 2026. Selain itu, investasi hingga September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Di sektor pendidikan, pemerintah meningkatkan anggaran dari Rp757,82 triliun pada APBN 2026 menjadi Rp824 triliun di APBN 2027, dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pada periode 2025-2026, lebih dari 55.451 sekolah telah direvitalisasi, dan program digitalisasi pendidikan telah mencapai 368.310 satuan pendidikan. Pemerintah juga menyalurkan perangkat digital pada lebih dari 126.097 sekolah untuk mendukung teknologi pembelajaran.

Pemerintah, menurut Syahganda, memperkuat reformasi hukum dengan penegakan tindakan antikorupsi dan penyelamatan kekayaan negara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme tanpa pandang bulu.

Diolah dari laporan Antara – Top News.