Isu Pemakzulan Bupati Tapteng: Kemendagri Turunkan Tim

PANTAU24.com – Isu pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, sedang menjadi pembicaraan hangat. Pemakzulan ini diwacanakan oleh beberapa fraksi DPRD Tapanuli Tengah, termasuk Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN, yang menilai pengelolaan APBD tidak profesional, serapan anggaran rendah, serta penanganan bantuan pascabencana yang tidak optimal.

Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng, Hazmi Arif Simatupang, menyatakan dalam pernyataannya bahwa penyerapan anggaran APBD tahun 2026 hingga Agustus hanya mencapai 30 persen, sebuah catatan memalukan di pemerintahan Kabupaten Tapteng. Selain itu, ia juga menyayangkan penanganan bencana banjir di Tapteng yang dinilai lambat dan kacau, begitupun dengan penyaluran bantuan banjir.

“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Tapteng untuk menyahuti dan merealisasikan rekomendasi DPRD Kabupaten Tapteng dalam perihal memberikan bantuan untuk korban banjir dan penyaluran beasiswa yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Tapteng,” ujar Hazmi. Ia juga mengungkapkan upaya hukum akan diambil dengan melaporkan Bupati Masinton serta OPD-nya ke KPK dan mempertimbangkan pemakzulan.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah menurunkan tim untuk memediasi permasalahan ini. “Sudah ada tim dari Kemendagri yang sudah turun ke sana, iya (untuk mediasi),” ujar Tito pada acara di Kota Medan. Sementara Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, berharap agar permasalahan dapat segera diselesaikan demi kepentingan masyarakat.

“Mudah-mudahan selesai lah. Saya sih penginnya selesai. Yang kasihan masyarakat,” kata Bobby yang juga menekankan pentingnya kerjasama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Tapteng untuk menangani pascabencana terlebih dahulu.

Diolah dari laporan Kumparan.